MAKASSAR,FILALIN.COM,– Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Baruga Phinisi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rabu (3/12). Pertemuan ini menjadi agenda strategis untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sekaligus memperkuat program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
HLM dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj. Fatmawati Rusdi, dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Sekda Sulsel, Forkopimda, Bupati/Wali Kota se-Sulsel, serta berbagai instansi dan stakeholder terkait.
Inflasi Sulsel Terkendali, Namun Komoditas Nataru Perlu Diwaspadai
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, memaparkan perkembangan inflasi terbaru. Berdasarkan rilis BPS, Sulsel mencatat deflasi sebesar 0,07% (mtm) pada November 2025, sehingga inflasi hingga November 2025 berada di level 2,34% (ytd).
“Meski inflasi terkendali, beberapa komoditas historis cenderung naik pada periode Natal dan Tahun Baru. Cabai rawit, bawang merah, angkutan udara, beras, dan telur ayam ras harus menjadi perhatian khusus,” ujar Rizki.
Untuk mengantisipasi itu, BI menekankan pentingnya sinergi daerah dalam menjaga pasokan dan kelancaran distribusi.
Wagub Fatmawati: Perkuat Produksi, Perbaiki Distribusi, Intensifkan GPM
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Hj. Fatmawati Rusdi meminta seluruh kepala daerah bergerak cepat menyiapkan langkah stabilisasi harga.
“Kita memasuki periode rawan kenaikan harga. Daerah harus memperkuat produksi melalui urban farming, memastikan cold storage berjalan optimal, dan memperbaiki konektivitas distribusi, terutama untuk mengantisipasi risiko banjir,” tegas Fatmawati.
Beberapa poin strategis yang ditekankan Wagub antara lain:
1. Urban farming melalui optimalisasi lahan dan penanaman hortikultura.
2. Optimalisasi cold storage dan pembangunan pabrik es mini di titik strategis.
3. Gelar pangan murah serentak untuk komoditas sensitif dan meningkatkan serapan beras SPHP.
4. Penguatan distribusi dan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem.
5. Optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk biaya angkut komoditas.
Sulsel Juara TP2DD Empat Tahun, Tapi Tantangan Digitalisasi Masih Ada
Sulsel kembali meraih penghargaan sebagai Juara Championship TP2DD wilayah Sulawesi selama empat tahun berturut-turut. Tahun ini, Kota Makassar dan Kabupaten Sidenreng Rappang juga meraih penghargaan serupa.
Meski demikian, sejumlah tantangan di daerah masih muncul, antara lain:koordinasi digitalisasi yang belum optimal,keterbatasan jaringan internet di wilayah kepulauan,masih adanya retribusi yang dipungut tunai,rendahnya penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan KKPD di OPD.
Menanggapi hal tersebut, Wagub Fatmawati menyampaikan arahan khusus:
“Digitalisasi bukan pilihan, tetapi keharusan. Pemda harus segera menyusun Roadmap ETPD 2026–2029, memperluas model pembayaran digital, dan memastikan ASN menjadi motor penggerak digitalisasi,” tegasnya.
Arahan Wagub mencakup:
Penyusunan Roadmap ETPD 2026–2029 untuk kabupaten/kota.
Penerapan model bisnis digitalisasi pajak dan retribusi daerah.
ASN menjadi duta digital dengan wajib menggunakan mobile banking dan QRIS.
Mendorong OPD memanfaatkan KKI dan mobile banking dalam belanja.
Penguatan infrastruktur telekomunikasi dan sinyal di wilayah yang masih lemah.
Optimalisasi peran TP2DD di daerah dan memastikan Bank Sulselbar menjadi bagian aktif.
Sinergi TPID–TP2DD Diharapkan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Melalui kolaborasi kuat antara TPID dan TP2DD, pemerintah optimistis Sulawesi Selatan dapat menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi digital ekonomi daerah.
“Sinergi ini sangat penting tidak hanya untuk menahan inflasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tutup Kepala BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda.
Pertemuan ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor demi memastikan stabilitas ekonomi Sulawesi Selatan menjelang momen Natal dan Tahun Baru serta di tahun 2026 mendatang. (*)
