BOGOR, FILALIN.COM, — Untuk mewujudkan kemakmuran bangsa Indonesia, Seknas Jokowi menawarkan konsep Agenda 45. Konsep itu merupakan salah satu jawaban atas kegelisahan akan keberlanjutan yang telah dicapai Indonesia dalam dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Agenda 45: Jalan kesejahteraan Indonesia, merupakan salah satu program Seknas Jokowi dengan mengajakserta pihak-pihak lain. Konsep itu dibahas bersama dengan para akademisi, birokrasi, pengusaha dan partai politik sehingga dapat berkontribusi dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045.
Ketua Umum Seknas Jokowi Rambun Tjajo menyampaikan hal itu kepada Presiden Joko Widodo yang hadir dalam Rakernas Seknas Jokowi di Bogor, Sabtu 16/9/2023.
“Pak Jokowi pernah menyatakan bahwa kalau kita ingin maju jangan gonta-ganti program kayak anak SD,” ujar Rambun.
Nawacita sebagai dasar pemerintahan mesti dilanjutkan. Rambun mengingatkan bahhwa Seknas Jokowi sendiri semenjak awal memang telah memperjuangkan Nawacita. Presiden Jokowi telah berusaha mempraktikkannya.
Salah satu ujudnya adalah membangun atau menggerakan ekonomi ke Utara, yakni mendekatkan Indonesia ke negara-negara maju yang ada disebelah Utara. Jepang, Korea Selatan, Taiwan serta Cina berada di sebelah Utara Indonesia.
“Memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke IKN berarti pak Jokowi mendekatkan Indonesia pada pusat kemajuan ekonomi,” katanya lagi.
Dengan Perbaikan
Dengan kuatnya legasi yang dibangun Presiden Jokowi Widodo semenjak memimpin Indonesia mulai 2014 yang lalu cukup beralasan bagi seluruh komponen bangsa untuk menjaganya. “Namun demikian kita tahu bahwa tantangan dan problem yang dihadapi berbeda sehingga bangsa ini butuh lebih dari sekedar melanjutkan semata,” ujar Ketua Dewan Pakar Seknas Jokowi Warsito Ellwein.
Oleh karenanya, lanjut Warsito, pemimpin Indonesia yang akan datang perlu menyempurnakan apa yang selama ini telah dicapai. “Kita perlu berpikir dengan perspektif global untuk memajukan Indonesia di masa depan dan pak Jokowi telah meletakkan dasarnya,” tambah dia.
Tantangan di depan butuh jawaban yang berbeda. Problema pendidikan, kesehatan dan perubahan iklim serta otonomi daerah butuh jawaban atau inovasi. Pemimpin yang akan datang mesti melanjutkan dan tidak lagi membuat kebijakan yang kontras bedanya dengan apa yang sudah dicapai sebelumnya. (***)
