GIWA,FILALIN.COM, — Netralitas Kepolisian Republik Indonesia kembali di pertanyakan oleh sejumlah pihak dalam pesta demokrasi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di seluruh Indonesia terkait hal tersebut Ketua Umum Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Suara Panrita Keadilan , Djaya Jumain yakin dan menjamin untuk Kabupaten Gowa di tangan Kapolres Gowa AKBP Reonald TS Simanjuntak, S.I.K., S.H., M.M., M.I.K dapat menjaga Netralitas anggotanya pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Gowa 2024.
Keyakinan Djaya Jumain bahwa Kapolres Gowa bersikap netral cukup mendasar selain adanya ketegasan dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan yang mana menegaskan bahwa Polri netral dan tidak akan melakukan politik praktis dalam setiap kontestasi Pemilu 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bila terdapat anggota Polri yang melanggar akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,”
Netralitas Polri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
“Dan ayat (2) nya disebutkan, anggota Polri tidak menggunakan hak pilih dan dipilih,
Djaya Jumain mengatakan, Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 Huruf B, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan kegiatan Politik Praktis.
Kemudian, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 4 Huruf H berbunyi, “Setiap Pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netral dalam kehidupan politik.
Djaya Jumain menambahkan untuk netralitas Polri khususnya di Kabupaten Gowa akan kami kordinasikan dengan Kapolres Gowa dan melaporkan apabila ada temuan dari masyarakat dan pastinya kami teruskan laporan tersebut Kepada Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia.
Kita percayakan pada kepolisian bekerja sesuai tugas dan fungsinya dan tidak terlibat dalam politik praktis,tutup DjayaJumain(*).
