WAJO,FILALIN.COM, – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Wajo, H. Muhammad Yunus Pasanreseng A. Padi, menyuarakan pentingnya menjaga keamanan, kedamaian, dan integritas selama proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2024 berlangsung.
Yunus mengatakan, sebagai pemuka agama dan tokoh masyarakat, pihaknya merasa berkewajiban untuk menyuarakan pentingnya Pilkada yang damai dan bermartabat.
“Kami mengajak seluruh kelompok, tim sukses, organisasi masyarakat, partai politik, dan khususnya seluruh masyarakat Kabupaten Wajo agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang luhur,” jelas Yunus.
Ia lantas menjabarkan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh elemen masyarakat.
“Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Tahun 2024. Keamanan dan kedamaian adalah modal utama bagi terselenggaranya Pilkada yang berkualitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, yunus juga menekankan pentingnya menjaga integritas proses pemilihan dengan menghimbau masyarakat untuk menghentikan penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian.
“Di era digital ini, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terprovokasi oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Mari kita stop penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik dan perpecahan di masyarakat,” tegasnya.
Hal yang tak boleh terlupakan adalah, menjaga pilkada serentak agar bebas dari kampanye hitam dan politik uang.
“Politik uang dalam bentuk apapun harus kita tolak bersama. Hal ini bukan hanya menciderai proses demokrasi, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial kita. Jangan biarkan suara kita dibeli dengan iming-iming materi sesaat,” pesannya dengan tegas.
Ketua MUI Kabupaten Wajo ini juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terprovokasi yang dapat memicu konflik horizontal antar pendukung.
“Yang tak kalah penting, janganlah kita terprovokasi atau menjadi provokator yang dapat mengadu domba dan memecah belah persatuan kita. Perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun jangan sampai mengorbankan kerukunan dan persaudaraan yang telah lama kita bangun bersama,” tutupnya. (*)
