MAKASSAR,FILALIN.COM, — Federasi Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan dukungannya terhadap program Asta Cita dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkhusus dalam swasembada dan kedaulatan energi nasional.
Usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo melalui surat resmi bernomor 398/FSPPB/XI/2024 kepada Presiden Republik Indonesia yang dikirim pada 21 November 2024 lalu.
Pada kesempatan itu saat perscompers Kamis malam 5/12/24 di cafe Aming Makassar Presiden FSPPB, Arie Gumilar mengatakan, swasembada dan kedaulatan energi bisa terwujud jika kekayaan alam seperti minyak dan gas dikelola sepenuhnya oleh negara.
Kemudian Presiden Prabowo ditunjuk selaku Dewan Komisioner, presiden yang harus mengawasi langsung Pertamina dan Direktur Pertamina,” ujarnya saat konferensi pers di Cafe Aming, Kamis (05/12/2024).
Dengan demikian, perubahan tugas pengawasan kepada Presiden maka PT Pertamina (Persero) beralih status sebagai perusahaan berbentuk umum atau Perum.
Menurut Arie, hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3.
“Tahun 1987 kita menerapkan ini di zaman Soeharto dan sukses. Tapi sekarang sudah tidak lagi, makanya kita terlempar dari keanggotaan OPEC,” ujarnya.
Selain itu, Arie menyampaikan komitmen FSPPB dalam mendukung Net Zero Emission (NZE) atau nol karbon pada tahun 2060 atau lebih awal. Untuk itu, saat ini Pertamina terus bertransformasi untuk mengembangkan energi hijau.
“Kami terus mendukung transformasi Pertamina dalam menciptakan sistem energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (**)
