MAKASSAR,FILALIN.COM, — PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melaksanakan audiensi dan silaturahmi bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan yang baru, Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., pada kamis, 24 April 2025 di Mapolda Sulsel, Makassar. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi strategis antar institusi dalam menjaga kelancaran distribusi energi serta keamanan objek vital nasional.
Hadir dalam pertemuan tersebut Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fanda Chrismianto, bersama tim manajemen Pertamina Patra Niaga Sulawesi. Kunjungan ini sekaligus menjadi momen untuk memperkenalkan kembali proses bisnis Pertamina Patra Niaga di wilayah Sulawesi, termasuk peran pentingnya dalam mendistribusikan BBM dan LPG secara transparan, aman, dan tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fanda Chrismianto, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Kapolda Sulsel, serta pentingnya sinergi dalam mendukung keberlangsungan distribusi energi di wilayah ini.
“Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi antara Pertamina dan kepolisian. Kami sangat mengapresiasi sambutan Bapak Kapolda dan berharap sinergi ini dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam pengamanan distribusi BBM dan LPG, termasuk pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi,” ujar Fanda.
Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen Polda Sulsel untuk terus mendukung kelancaran operasional Pertamina sebagai salah satu objek vital nasional.
“Kami siap menjalin koordinasi yang erat dengan Pertamina Patra Niaga demi menjaga stabilitas distribusi energi di wilayah Sulawesi Selatan. Keberadaan Pertamina sebagai objek vital nasional harus terus kita dukung bersama,” tegas Kapolda.
Audiensi ini turut membahas berbagai hal strategis lainnya, termasuk penguatan pengawasan distribusi berbasis digital, koordinasi pengamanan objek vital, serta upaya bersama dalam mencegah penyalahgunaan energi bersubsidi. (*)
