MAROS,FILALIN.COM, – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maros menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2025 di Ruang Baruga B, Kantor Bupati Maros, Selasa (29/04). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas instansi dalam mendorong akselerasi inklusi keuangan serta penguatan ekonomi masyarakat di daerah.
Rakor ini turut dihadiri oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Moch. Muchlasin, yang menekankan pentingnya peran aktif TPAKD dalam menghadirkan layanan keuangan yang merata dan inklusif hingga ke pelosok desa.
“TPAKD bukan hanya forum koordinasi, tapi motor penggerak agar masyarakat di berbagai lapisan—terutama di sektor UMKM dan pedesaan—dapat mengakses layanan keuangan secara mudah, cepat, dan aman. Inklusi keuangan adalah fondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Muchlasin.
Dalam Rakor tersebut, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Arif Machfoed, memaparkan bahwa perekonomian Kabupaten Maros tetap tumbuh sebesar 3,79% pada tahun 2024, meskipun tekanan ekonomi global masih berlangsung. Sektor jasa keuangan menunjukkan capaian positif, dengan total aset perbankan tumbuh 2,58% menjadi Rp3,16 triliun per Februari 2025. Sementara itu, penyaluran kredit mencapai Rp3,19 triliun atau tumbuh 2,45% secara tahunan.
Sektor produktif menjadi penopang utama penyaluran kredit di Maros, seperti perdagangan (53,10%), pertanian (19,95%), dan jasa kemasyarakatan (7,58%). Selain itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan sebesar Rp131 miliar kepada 2.363 debitur, menandakan komitmen daerah dalam mendukung pelaku usaha mikro dan kecil.
Wakil Bupati Maros, A. Mue’tazim Mansyur, ST, M.Si, mengapresiasi kinerja TPAKD dan OJK dalam memperkuat ekosistem keuangan daerah. Ia menyebutkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan TPAKD Kabupaten Maros sepanjang 2025, di antaranya:
- Pengembangan ekonomi daerah melalui sektor prioritas
- Fasilitasi akses keuangan untuk UMKM binaan pemerintah daerah
- Peningkatan literasi dan inklusi keuangan
- Penguatan ekosistem keuangan inklusif di pedesaan melalui program Desa Ketahanan Pangan
- Program Satu Pelajar Satu Rekening (KEJAR)
- Digitalisasi layanan keuangan dengan pemanfaatan QRIS
- Akselerasi penggunaan produk/layanan pasar modal melalui Program Tematik Nasional 2025
Dalam sesi pemaparan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros juga menyampaikan data makroekonomi daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp28,62 triliun, dan atas dasar harga konstan sebesar Rp14,75 triliun. Tiga sektor utama penopang pertumbuhan adalah transportasi dan pergudangan (40,92%), pertanian, kehutanan, dan perikanan (14,79%), serta industri pengolahan (14,79%).
Melalui Rakor TPAKD 2025 ini, diharapkan sinergi antar pemangku kepentingan dapat menghasilkan program inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros secara inklusif dan berkelanjutan. (*)
