MAKASSAR,FILALIN.COM, — Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Reviu Kerja Sama Indonesia–Papua Nugini (PNG) serta Pembahasan Letter of Coordination and Arrangement (LOCA) Indonesia–Timor Leste di Makassar. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Basarnas, Didi Hamzar, dengan melibatkan para Kepala Kantor SAR dari wilayah yang berbatasan langsung maupun yang mendukung operasi, antara lain KKS Kupang, KKS Manokwari, KKS Ambon, KKS Maumere, KKS Mamuju, KKS Jayapura, KKS Merauke, dan KKS Sorong.
Dalam sambutannya, Didi Hamzar menegaskan pentingnya peningkatan kerja sama internasional dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, terutama mengingat dinamika bencana yang kerap terjadi, sebagaimana tercatat pada berbagai kejadian besar di Tarakan, Medan, Nias, Padang, hingga Banda Aceh. Menurutnya, intensitas bencana tersebut menunjukkan perlunya kesiapsiagaan terpadu lintas sektor dan lintas negara.
“Pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk Basarnas, untuk meminimalkan dampak bencana. Situasi kedaruratan dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan terhadap siapa saja. Oleh karena itu, kesiapan dan koordinasi merupakan kunci utama dalam upaya penyelamatan,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan operasi SAR di wilayah perbatasan, berbagai aspek diplomatik, administratif, dan keamanan harus dipastikan berjalan dengan baik. Didi menekankan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk menjembatani keterbatasan sumber daya masing-masing negara serta memastikan respons cepat terhadap kecelakaan atau bencana yang terjadi di area perbatasan.
“Jika insiden terjadi di perbatasan, seluruh prosedur harus jelas—baik komunikasi antarlembaga, mekanisme diplomatik, maupun teknis pelaksanaan operasi. Hal ini penting agar penanganan dapat dilakukan tanpa hambatan, mengingat yang menjadi prioritas adalah penyelamatan jiwa manusia,” ujarnya.
Reviu kerja sama yang dilaksanakan meliputi penyelarasan dokumen kerja sama dengan perkembangan situasi terkini. Adapun ruang lingkup kerja sama mencakup:
1. Uji komunikasi berkala antara Indonesia, PNG, dan Timor Leste.
2. Joint SAR Exercise, yaitu latihan bersama tingkat sistem, posko, hingga manuver lapangan.
3. Joint SAR Operation, yaitu pelaksanaan operasi SAR bersama apabila terjadi kecelakaan di wilayah perbatasan.
Kerja sama ini sejalan dengan mandat internasional dari International Maritime Organization (IMO) dan International Civil Aviation Organization (ICAO), di mana Indonesia turut mendapatkan audit kesiapan secara berkala.
Didi menegaskan bahwa MOU yang telah ditandatangani dengan Timor Leste tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus diikuti program nyata yang terstruktur. Karena itu, rapat koordinasi ini menjadi tahap konsolidasi untuk memperkuat substansi kerja sama sebelum dibawa ke pembahasan tingkat selanjutnya.
Dalam konteks wilayah, kantor SAR di Kupang, Maumere, dan Ambon merupakan unit yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan menjadi garda terdepan apabila terjadi kondisi kedaruratan.
Makassar dipilih sebagai lokasi rapat karena merupakan salah satu pusat pengerahan kekuatan udara Basarnas serta memiliki peran strategis dalam mendukung operasi SAR di kawasan timur Indonesia.
Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Muh Arief Anwar, menegaskan bahwa reviu kerja sama ini merupakan langkah krusial dalam peningkatan efektivitas penyelenggaraan misi kemanusiaan.
“Melalui forum ini, kita memastikan bahwa kerja sama bilateral dapat dievaluasi secara menyeluruh, dioptimalkan manfaatnya, dan ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya. Harapannya, pembahasan terhadap MOU Indonesia–PNG tahun 2002 dan LOCA Indonesia–Timor Leste dapat menghasilkan penyempurnaan yang lebih konstruktif dan adaptif,” ujarnya.
Hasil dari rapat ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan Basarnas, sekaligus menjadi bagian dari upaya penguatan sistem pencarian dan pertolongan nasional serta peningkatan kapasitas kerja sama internasional, khususnya di wilayah perbatasan. (*)
