MAKASSAR,FILALIN.COM, — Digitalisasi sistem pembayaran di Sulawesi Selatan terus menunjukkan pertumbuhan signifikan sepanjang 2026.
Kepala Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan Rezki E Wimanda mengatakan, perkembangan tersebut terlihat dari meningkatnya penggunaan QRIS di masyarakat dan pelaku usaha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data hingga Juni 2026, volume transaksi QRIS di Sulawesi Selatan telah mencapai 28,8 juta transaksi. Angka tersebut meningkat 140 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan juga terjadi dari sisi nominal transaksi. Nilai transaksi QRIS tercatat mencapai Rp2,57 triliun atau meningkat 83 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Sementara itu, jumlah pengguna QRIS di Sulawesi Selatan mencapai 1,48 juta pengguna atau tumbuh 17,5 persen yoy. Jumlah merchant juga terus bertambah hingga mencapai 1,46 juta merchant, meningkat 16,5 persen.
“Pertumbuhan QRIS di Sulawesi Selatan ini luar biasa,” ujar Rezki dalam pemaparan pada kegiatan pelatihan media di Bali, Jumat (28/8/2026).
Menurut dia, tren digitalisasi tidak hanya terlihat pada QRIS. Penggunaan layanan pembayaran digital lainnya seperti BI-FAST juga mengalami pertumbuhan.
Hingga Juli 2026, nominal transaksi BI-FAST di Sulawesi Selatan telah mencapai Rp33,7 triliun dengan volume 14,6 juta transaksi. Secara tahunan, volume transaksi BI-FAST tumbuh 53 persen, sedangkan nominal transaksinya meningkat 51 persen.
Di sisi lain, penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), seperti kartu ATM atau debit, menunjukkan perkembangan yang berbeda. Jumlah kartu mencapai 10,7 juta atau meningkat 1,85 persen.
Namun, volume transaksi kartu ATM atau debit justru mengalami perlambatan sekitar 10 persen menjadi 15,18 juta transaksi. Nominal transaksi juga turun 2 persen menjadi Rp22,78 triliun.
Untuk kartu kredit, Rezki menyebut terjadi pertumbuhan yang lebih positif. Nominal transaksi kartu kredit meningkat 12,7 persen menjadi sekitar Rp415,8 miliar, sementara volume transaksi tumbuh 25,2 persen. Jumlah kartu kredit relatif stagnan, dengan pertumbuhan minus 0,37 persen.
Seluruh Kabupaten/Kota Sudah Digital
Rezki juga memaparkan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.
Menurut dia, seluruh 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah berada dalam tahap digitalisasi transaksi pemerintah. Kondisi tersebut mencakup pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.
Sulawesi Selatan juga mencatat prestasi dalam Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pada 2024 dan 2025, Sulsel berhasil mempertahankan peringkat pertama.
Untuk tingkat kabupaten/kota, Kota Makassar tercatat mengalami kenaikan peringkat, sementara Kota Parepare turun satu tingkat dalam pemeringkatan tersebut.
BI Dorong UMKM Naik Kelas
Selain digitalisasi sistem pembayaran, BI Sulsel juga terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Rezki mengatakan, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja dan memberikan kontribusi sekitar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Di Sulawesi Selatan, jumlah UMKM tercatat sekitar 1,5 juta unit berdasarkan data Dinas Koperasi. Sektor pertanian menjadi sektor dengan jumlah UMKM terbesar, yakni sekitar 37 persen, disusul perdagangan sebesar 29 persen.
Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi UMKM, mulai dari kapasitas dan kualitas produksi yang belum merata, kontinuitas produksi, keterbatasan akses pasar, hingga akses pembiayaan.
Adopsi digitalisasi oleh UMKM juga dinilai masih perlu ditingkatkan. Karena itu, BI berupaya mendorong UMKM di Sulawesi Selatan agar tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas dan memperluas akses pasar melalui pemanfaatan teknologi digital. (*)
