MAKASSAR,FILALIN.COM, – Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS) mendorong penguatan pembiayaan domestik untuk memastikan keberlanjutan program penanggulangan HIV di Kota Makassar.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Building Awareness and Mobilizing Domestic Resources Workshop for Sustainability of HIV Program atau Workshop Membangun Kesadaran dan Memobilisasi Sumber Daya Domestik untuk Keberlanjutan Program HIV, yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (24/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan yang merupakan bagian dari program Yayasan Spiritia bertajuk “Indonesia HIV Response: Eliminating The AIDS Epidemic in Indonesia by 2030” tersebut mempertemukan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta serta pemangku kepentingan terkait.
Direktur YPKDS, Rachman Rahim, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong adanya komitmen bersama untuk memastikan program HIV tetap berjalan di tengah tantangan pendanaan kesehatan.
Menurutnya, keberlanjutan program tidak dapat hanya mengandalkan pendanaan dari donor, sehingga diperlukan penguatan sumber daya domestik serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil.
YPKDS sendiri selama ini menjalankan berbagai kegiatan pendampingan dan dukungan psikososial bagi Orang dengan HIV (ODHIV), termasuk di Kota Makassar.
Workshop digelar sebagai respons terhadap menurunnya komitmen donor global terhadap pendanaan kesehatan, terbatasnya alokasi anggaran khusus HIV dalam APBD, serta belum meratanya pemahaman lintas sektor mengenai pentingnya keberlanjutan pembiayaan program HIV.
Dalam kegiatan tersebut, Fungsional Perencana Ahli Madya, Ikhsan, S.STP, M.Kesos, menekankan bahwa keberlanjutan penanganan HIV tidak cukup hanya dengan menambah pagu anggaran.
Menurutnya, kebutuhan penanggulangan HIV harus menjadi bagian dari sistem pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga monitoring dan evaluasi.
“Keberlanjutan isu ini bukan hanya menambah pagu. Bukan hanya anggaran, tetapi memastikan kebutuhan menjadi bagian dari sistem pembangunan,” ujarnya.
Ia mengatakan, penanggulangan HIV tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan.
Persoalan tersebut bersinggungan dengan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, sosial, pendidikan, ketenagakerjaan hingga pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Umum, dan SDM BAZNAS Kota Makassar, Prof. Dr. Yusriani, SKM., M.Kes, menyampaikan peluang kolaborasi antara BAZNAS dan program penanggulangan HIV.
Ia menjelaskan, salah satu program utama BAZNAS Kota Makassar yang berkaitan dengan kebutuhan ODHIV dan kelompok rentan adalah program Makassar Sehat.
Melalui program tersebut, ODHIV maupun kelompok rentan yang memenuhi kriteria dapat mengajukan bantuan, antara lain untuk biaya pengobatan, transportasi layanan kesehatan, vitamin hingga bantuan makanan untuk mendukung status gizi.
Menurut Yusriani, sumber dana zakat dapat disalurkan kepada kelompok yang memenuhi ketentuan sebagai mustahik, sementara kegiatan sosial dan pemberdayaan dapat didukung melalui dana infak.
“Jadi sangat memungkinkan untuk saling berkolaborasi dalam penanggulangan kasus HIV karena ini terkait dengan kesehatan umat yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Workshop tersebut diharapkan menghasilkan penguatan komitmen bersama dalam memobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui APBD, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dana desa, CSR serta dukungan kebijakan daerah.
Selain itu, kegiatan juga mendorong agar program HIV terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, RKPD, Renja perangkat daerah hingga APBD.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan layanan pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi ODHIV tetap berjalan secara berkelanjutan menuju target eliminasi AIDS 2030. (*)
