MAKASSAR, FILALIN.COM,–Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Timur (UIT) menggelar Workshop Evaluasi Kurikulum di Kampus I ruang FISIP UIT, Jl.Rappocini Raya Makassar, Rabu (30/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya FISIP UIT memastikan kurikulum yang diterapkan pada tiga program studi tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia kerja, serta tuntutan pendidikan tinggi berbasis teknologi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Workshop menghadirkan narasumber Dr. Abdul Mahsar, M.Si. Kegiatan turut dihadiri Dekan FISIP UIT Prof. Dr. H. Wahyuddin Hamid, M.Si., Wakil Rektor IV UIT Dr. Ir. Affandy Agusman Aris, ST, MT, MH, MM, Wakil Dekan FISIP Dr. Muh. Zulkifli Tahir, S.Sos., M.I.Kom., Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Dr. Fyan Andinasari Kuen, S.IP., M.I.Kom., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Dr. Andi Risma Jaya, S.IP., M.Adm.KP., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan St. Mirza, S.IP., M.Si., Ketua RPL Dr.Ruslimin, S.Sos, M.Si, Ketua Lembaga Bahasa Muhammad Alias, SS, M.Hum serta dosen dan tenaga kependidikan.
Dr. Abdul Mahsar menjelaskan, evaluasi kurikulum merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kurikulum yang selama ini digunakan masih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan terkini.
“Evaluasi kurikulum itu sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi yang terbaru. Kita harus melakukan evaluasi paling cepat empat tahun atau paling lambat lima tahun sekali,” kata Abdul Mahsar.
Menurutnya, evaluasi bukan sekadar mengganti atau memperbarui mata kuliah. Lebih dari itu, evaluasi dilakukan untuk melihat kembali relevansi kurikulum dengan kondisi kekinian sekaligus mempersiapkan lulusan menghadapi kebutuhan dunia kerja dalam beberapa tahun ke depan.
FISIP UIT sendiri menaungi tiga program studi, yakni Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi, dan Ilmu Pemerintahan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian program studi, termasuk Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah meraih akreditasi unggul.
“Untuk program studi yang sudah akreditasi unggul, tentu tantangannya adalah mempertahankan keunggulan tersebut. Karena itu, evaluasi kurikulum harus melihat hal-hal apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana pengembangannya ke depan,” jelasnya.
Abdul Mahsar mengatakan, kurikulum yang disusun juga perlu mengarah pada **Outcome Based Education (OBE)** atau pendidikan berbasis capaian.
Konsep tersebut menekankan bahwa proses pendidikan harus menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang jelas dan dapat diukur. Karena itu, setiap program studi perlu memiliki visi keilmuan yang kuat serta merumuskan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
“Dari situ bisa diukur apakah lulusan yang kita hasilkan benar-benar mampu menjalankan profesinya sesuai dengan bidang keilmuannya,” ujarnya.
Dalam penyusunan kurikulum, lanjut Abdul Mahsar, terdapat sejumlah komponen yang harus diperhatikan, mulai dari standar input, proses, hingga output.
Input mencakup mahasiswa, dosen, serta fasilitas dan sarana prasarana. Sementara proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi.
Menurut dia, kualitas input harus didukung proses pembelajaran yang baik. Untuk itu, perguruan tinggi juga perlu menyediakan fasilitas yang mendukung pembelajaran berbasis praktik dan keilmuan.
Ia menekankan pentingnya keberadaan laboratorium keilmuan di setiap program studi. Laboratorium tidak hanya dimaknai sebagai laboratorium komputer, tetapi fasilitas yang memungkinkan mahasiswa mempraktikkan kompetensi sesuai bidang studinya.
“Kalau ilmu komunikasi, misalnya, ada mata kuliah jurnalistik. Harus ada praktik bagaimana menjadi jurnalis yang baik, public speaking, fotografi, atau bagaimana mengelola media,” tuturnya.
Begitu pula dengan Program Studi Ilmu Administrasi. Mahasiswa perlu mendapatkan pembelajaran yang memungkinkan mereka memahami sekaligus mempraktikkan penyelenggaraan pelayanan publik.
Abdul Mahsar mencontohkan perkembangan pelayanan publik berbasis digital. Menurutnya, transformasi digital memang penting, tetapi tidak berarti seluruh layanan harus meninggalkan sistem manual.
Sebab, masih ada masyarakat yang belum memiliki kemampuan atau akses memadai terhadap teknologi digital.
“Pelayanan digital belum tentu langsung baik karena tidak semua masyarakat memahami pelayanan digital. Jadi tetap harus dikombinasikan layanan digital dan layanan manual,” katanya.
Ia juga menilai mahasiswa Ilmu Administrasi perlu dibekali kemampuan menyusun kebijakan publik. Kompetensi tersebut dapat menjadi bekal ketika mereka bekerja di instansi pemerintah, lembaga publik maupun organisasi masyarakat.
Karena itu, evaluasi kurikulum FISIP UIT diharapkan mampu menghasilkan desain pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk perkembangan teknologi informasi.
“Bidang-bidang ilmu yang dikelola FISIP sudah harus berorientasi pada kemanfaatan teknologi informasi,” ujarnya.
Abdul Mahsar menambahkan, evaluasi kurikulum juga berkaitan erat dengan sistem penjaminan mutu dan proses akreditasi perguruan tinggi. Mulai dari penyusunan kurikulum, standar tridharma, hingga pelaksanaan dan evaluasinya harus dilakukan secara konsisten.
Ia menjelaskan adanya siklus penjaminan mutu yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, serta peningkatan atau pengembangan standar.
Dalam proses tersebut, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki peran penting untuk memastikan standar yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan oleh program studi.
“SPMI bukan pelengkap. Harus aktif karena dia yang memonitor dan menjaga mutu secara internal,” tegasnya.
Sementara lembaga akreditasi berperan sebagai penjaminan mutu eksternal. Menurut Abdul Mahsar, apabila sistem penjaminan mutu internal berjalan baik dan dilaksanakan secara konsisten, proses penilaian eksternal akan lebih mudah dilakukan.
Ia menegaskan, perguruan tinggi minimal harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Namun, bagi perguruan tinggi yang ingin mencapai predikat unggul, standar yang diterapkan harus melampaui standar minimal tersebut.
“Perguruan tinggi minimal menjalankan standar nasional pendidikan tinggi. Tetapi kalau mau mencapai unggul, harus melampaui SN Dikti,” katanya.
Melalui workshop tersebut, FISIP UIT diharapkan dapat menghasilkan evaluasi dan pengembangan kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan tinggi saat ini sekaligus mempersiapkan lulusan menghadapi perubahan dunia kerja dan perkembangan teknologi dalam beberapa tahun ke depan.
(*/Humas UIT/ Beddu Lahi).
