MAKASSAR,FILALIN.COM,. – Pameran industri jasa keuangan PIN Expo 2026 resmi digelar dengan menghadirkan 28 stan dari berbagai lembaga jasa keuangan, mulai dari perbankan, asuransi, pegadaian, hingga lembaga keuangan lainnya. Kegiatan ini menjadi upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
PIN Expo 2026 menargetkan sebanyak 25.000 pengunjung selama tiga hari pelaksanaan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mencatatkan nilai transaksi lebih dari Rp5,5 miliar, melampaui capaian penyelenggaraan tahun sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Ketua OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Muh. Mochlasin, Ketua Panitia PIN Expo 2026 Risa Pahlevi, serta sejumlah perwakilan industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
Ketua Panitia PIN Expo 2026, Risa Pahlevi, mengatakan kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, dan komunikasi antara industri jasa keuangan dengan masyarakat.
Menurutnya, PIN Expo tidak hanya menjadi ajang untuk memperkenalkan berbagai produk dan layanan keuangan, tetapi juga sebagai sarana edukasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat dalam merencanakan dan mengelola keuangan secara bijak.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat semakin mengenal industri jasa keuangan, memahami produk dan layanan yang tersedia, serta semakin bijak dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan,” ujarnya.
Risa mengungkapkan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 93,61 persen, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebesar 92,74 persen.
Meski demikian, masih terdapat kesenjangan dengan target inklusi keuangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045. Karena itu, peningkatan literasi keuangan dinilai masih menjadi pekerjaan bersama agar masyarakat tidak hanya menggunakan produk keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan.
Sementara itu, Ketua OJK Sulselbar Muh. Mochlasin menjelaskan, kondisi perekonomian Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan positif. Pada triwulan II 2026, perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 5,59 persen, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Sejumlah indikator ekonomi daerah juga menunjukkan perkembangan, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 7,43 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,92, serta PDRB per kapita yang mencapai Rp78,75 juta.
Dari sisi industri jasa keuangan, sektor perbankan Sulawesi Selatan mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 8,87 persen, dana pihak ketiga sebesar 7,9 persen, dan kredit sebesar 5,61 persen secara tahunan.
Pertumbuhan juga terjadi pada industri keuangan nonbank. Penyaluran pembiayaan melalui pegadaian tumbuh 44,83 persen, peer-to-peer lending sebesar 29,64 persen, serta premi asuransi yang meningkat 42,75 persen secara year-on-year.
Di sektor pasar modal, jumlah investor juga mengalami peningkatan signifikan. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan jumlah Single Investor Identification (SID) sebesar 81,62 persen, yang terutama didorong oleh peningkatan jumlah investor reksa dana sebesar 84 persen.
Namun, Mochlasin menyoroti masih adanya kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Selatan.
Berdasarkan data SNLIK 2026, tingkat literasi keuangan nasional tercatat sebesar 69,57 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93,61 persen. Khusus di Sulawesi Selatan, tingkat literasi keuangan baru mencapai sekitar 61 persen, sementara inklusi keuangan berada di angka 94 persen.
Artinya, masih terdapat kesenjangan sekitar 33 poin persentase antara masyarakat yang telah menggunakan produk jasa keuangan dan masyarakat yang benar-benar memahami produk serta layanan tersebut.
“Masih ada masyarakat yang sudah menggunakan jasa keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami produk yang digunakan. Karena itu, melalui PIN Expo ini, kami ingin memperkecil kesenjangan tersebut dengan menghadirkan edukasi secara langsung,” jelas Mochlasin.
Ia mengatakan, pengunjung PIN Expo 2026 tidak hanya dapat melihat dan mengenal berbagai produk keuangan, tetapi juga mengikuti kegiatan edukasi, konsultasi, hingga membandingkan produk dan layanan dari sejumlah lembaga jasa keuangan.
Bahkan, panitia menyiapkan berbagai lomba dan hadiah doorprize bagi pengunjung yang mengikuti rangkaian kegiatan, termasuk mengunjungi minimal lima stan untuk memperoleh stempel.
Selain melalui PIN Expo, OJK Sulselbar bersama para pemangku kepentingan juga terus memperluas edukasi keuangan ke berbagai lapisan masyarakat.
Sepanjang 2026, telah dilaksanakan 198 kegiatan edukasi keuangan dengan jangkauan sekitar 2,2 juta peserta. Kegiatan tersebut menyasar pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara (ASN), kelompok perempuan, nelayan, petani, pelaku UMKM, penyandang disabilitas, hingga masyarakat pedesaan.
OJK juga mendorong perluasan akses pembiayaan bagi UMKM melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk pembentukan 1.611 klaster usaha dengan 22.275 debitur dalam ekosistem bisnis yang dikembangkan bersama para pemangku kepentingan.
Di sisi lain, program pengembangan ekonomi daerah turut dilakukan melalui pemberdayaan petani, termasuk pengembangan komoditas kakao yang melibatkan sejumlah mitra industri dan lembaga keuangan.
Mochlasin berharap PIN Expo 2026 dapat menjadi ruang interaksi yang mempertemukan masyarakat dengan industri jasa keuangan, sekaligus membuka peluang kerja sama dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menyampaikan bahwa PIN Expo 2026 merupakan kegiatan strategis yang sejalan dengan arah pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam mendorong pemerataan akses keuangan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Menurut Fatmawati, inklusi keuangan memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan, khususnya melalui penyediaan akses permodalan yang mudah dan aman bagi pelaku UMKM.
Ia menilai, kegiatan seperti PIN Expo tidak boleh hanya dipandang sebagai ajang pameran atau pertemuan antara lembaga keuangan dan masyarakat. Lebih dari itu, kegiatan tersebut harus menjadi wadah edukasi, konsultasi, serta perluasan akses pembiayaan.
“Ini bukan sekadar ajang pameran atau pertemuan, tetapi menjadi wadah untuk mengedukasi masyarakat. Kita berharap kesenjangan literasi keuangan yang masih sekitar 33 persen ini dapat terus diperkecil melalui sinergi dan kolaborasi,” ujar Fatmawati.
Fatmawati juga mengapresiasi keterlibatan 28 stan dalam PIN Expo 2026 yang memperlihatkan komitmen industri jasa keuangan dan pemerintah dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan.
Ia mengajak seluruh lembaga keuangan untuk lebih jeli melihat potensi ekonomi daerah serta aktif menjangkau masyarakat dan pelaku UMKM yang selama ini belum memperoleh akses layanan keuangan secara optimal.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, lanjutnya, berkomitmen mendukung berbagai program dan inovasi yang bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, OJK, perbankan, dan seluruh pelaku industri jasa keuangan.
Melalui penyelenggaraan PIN Expo 2026, diharapkan semakin banyak masyarakat yang tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga mampu memahami dan memanfaatkannya secara tepat, aman, dan bertanggung jawab untuk mendukung kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
