SOPPENG,FILALIN.COM, – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terus memperkuat literasi keuangan masyarakat melalui kegiatan edukasi keuangan bertema “Masyarakat Cerdas Finansial Menuju Kesejahteraan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Senin (19/10).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, mendorong pengelolaan keuangan yang bijak dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko dan aktivitas keuangan ilegal. Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menyampaikan bahwa literasi keuangan merupakan fondasi penting untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan akses keuangan secara aman, tepat, dan produktif.
“Pembangunan sektor jasa keuangan tidak hanya diukur dari pertumbuhan industrinya, tetapi juga dari meningkatnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan secara bijaksana, aman, dan produktif. Masyarakat yang cerdas secara finansial akan melahirkan keluarga yang tangguh, pelaku usaha yang semakin produktif, serta daerah dengan fondasi ekonomi yang lebih kuat,” ujar Moch. Muchlasin.
Moch. Muchlasin menjelaskan bahwa berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, tingkat literasi keuangan nasional tercatat sebesar 69,57 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 93,61 persen. Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Selatan, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 61,03 persen dan inklusi keuangan mencapai 94,27 persen.
“Literasi keuangan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan dasar setiap warga negara. Karena itu, edukasi keuangan harus terus diperluas agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat, mengelola keuangan dengan baik, dan memanfaatkan layanan jasa keuangan secara bertanggung jawab,” tambah Moch. Muchlasin.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemahaman keuangan perlu dimiliki oleh setiap individu, baik masyarakat di perkotaan maupun perdesaan, pelaku UMKM, keluarga, generasi muda, maupun kelompok masyarakat lainnya, sehingga mereka memiliki bekal yang memadai dalam mengelola keuangan dan menentukan pilihan terhadap produk serta layanan keuangan.
“Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai produk perbankan atau lembaga keuangan, tetapi juga mencakup kemampuan mengatur pendapatan dan pengeluaran, membangun kebiasaan menabung, memahami pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum mengambil keputusan keuangan” ujar Andi Yuliani Paris.
Penguatan literasi keuangan juga penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh penawaran yang menjanjikan keuntungan tidak wajar, terhindar dari praktik keuangan ilegal, serta mampu melindungi diri dan keluarganya dari potensi kerugian finansial. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan keuangan secara optimal untuk mendukung kebutuhan rumah tangga, pendidikan, dan pengembangan usaha.
Dalam kegiatan tersebut, edukasi keuangan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak, serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.
Masyarakat didorong untuk selalu bersikap kritis sebelum menggunakan produk keuangan, memahami informasi dan ketentuan yang berlaku, memastikan legalitas pihak yang menawarkan produk atau layanan, serta tidak mudah tergiur oleh iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat.
OJK Sulsel Sulbar akan terus memperkuat sinergi dalam memperluas akses edukasi keuangan, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta mendorong pemanfaatan layanan keuangan yang aman dan produktif. Melalui upaya bersama tersebut, masyarakat diharapkan semakin cakap dalam mengambil keputusan keuangan, memiliki ketahanan finansial yang lebih baik, dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
