MAKASSAR,FILALIN.COM, – Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bersama International Labour Organization (ILO) dan para pemangku kepentingan mendukung implementasi platform e-Seaweed di Sulawesi Selatan sebagai upaya memperluas akses keuangan bagi petani rumput laut melalui pemanfaatan teknologi digital.
Rangkaian implementasi e-Seaweed dilaksanakan selama dua hari, diawali dengan kunjungan lapangan kepada komunitas petani rumput laut di Desa Ujung Baji, Kabupaten Takalar pada Rabu, (23/9), yang mencakup interaksi langsung dengan komunitas petani, pengenalan dan pendataan petani melalui sistem e-Seaweed, demonstrasi penggunaan platform, serta penguatan kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan di kawasan budidaya rumput laut. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peluncuran e-Seaweed pada 24 September 2026 di Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang turut ditandai dengan penyerahan simbolis fasilitas Pembiayaan Resi Gudang dari Bank Sulselbar kepada KOSPERMINDO.
e-Seaweed merupakan platform digital yang dikembangkan dan dimiliki oleh KOSPERMINDO untuk mendukung pengelolaan rantai nilai rumput laut. Platform ini mencatat aktivitas budidaya dan pergudangan, transaksi, serta data petani untuk meningkatkan ketertelusuran, pengendalian mutu, dan transparansi rantai pasok. Pada tahap awal, sebanyak 200 petani rumput laut di Kabupaten Takalar telah di-onboarding ke dalam platform e-Seaweed, dengan target pengembangan mencapai 2.000 petani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan lapangan di Kabupaten Takalar turut dihadiri oleh Duta Besar Swiss untuk Indonesia H.E. Konstantin Obolensky, Head of SECO Indonesia Violette Ruppanner, serta Bupati Takalar Firdaus Daeng Manye. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan sinergi dalam mendukung pengembangan ekosistem usaha petani rumput laut yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin menyampaikan bahwa memperluas inklusi keuangan membutuhkan informasi yang andal, kapasitas usaha yang lebih kuat, serta ekosistem yang memungkinkan lembaga keuangan untuk lebih memahami dan melayani usaha kecil. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, sementara pemanfaatan data digital dapat membantu menghubungkan masyarakat produktif dengan layanan keuangan yang bertanggung jawab.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh menyampaikan bahwa melalui e-Seaweed, aktivitas usaha sehari-hari petani rumput laut dapat dikembangkan menjadi rekam jejak digital yang kredibel sehingga meningkatkan visibilitas mereka di mata lembaga keuangan dan membuka peluang pembiayaan untuk mengembangkan usaha serta membangun penghidupan yang lebih tangguh. Inisiatif ini merupakan bagian dari program PROMISE II IMPACT ILO yang didukung Pemerintah Swiss melalui Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO).
Duta Besar-designate Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Konstantin Obolensky menyampaikan bahwa e-Seaweed melanjutkan kerja sama jangka panjang antara Swiss dan Indonesia di sektor rumput laut, khususnya dalam menjawab tantangan akses terhadap pembiayaan. Integrasi antara pencatatan digital dengan layanan keuangan melalui e-Seaweed menunjukkan bagaimana pemanfaatan teknologi dan kemitraan yang kuat dapat menciptakan peluang nyata bagi petani skala kecil untuk memperoleh akses keuangan dan mengembangkan usahanya.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso, yang dalam kegiatan ini diwakili oleh Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Gonthor Ryantori Aziz menyampaikan bahwa salah satu tantangan petani skala kecil dalam mengakses pembiayaan formal adalah asimetri informasi dan keterbatasan rekam jejak finansial maupun operasional yang terverifikasi. Melalui e-Seaweed, aktivitas usaha petani mulai dari proses budidaya, serah terima hasil panen, hingga pencatatan tonase di tingkat gudang dapat direkam secara digital dan membentuk digital footprint yang valid dan transparan. Rekam jejak tersebut diharapkan dapat membantu lembaga jasa keuangan memahami profil risiko dan kapasitas usaha petani.
OJK SulselSulbar terus mendorong kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan, lembaga pembangunan, koperasi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Digitalisasi bukan merupakan tujuan akhir, melainkan jembatan untuk meningkatkan ketahanan usaha dan kesejahteraan petani. Sinergi berbagai pihak diharapkan dapat menjadikan ekosistem budidaya rumput laut Sulawesi Selatan sebagai salah satu model digitalisasi rantai nilai UMKM yang dapat dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. (*)
