MAKASSAR,FILALIN.COM, – Polemik pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit di Kota Makassar memasuki babak baru. BPJS Kesehatan berencana mempertemukan perwakilan organisasi masyarakat Elang Timur Indonesia dengan sejumlah direktur rumah sakit yang disorot terkait dugaan buruknya pelayanan terhadap pasien.
Rencana pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 13 November 2026, menyusul aksi unjuk rasa yang digelar puluhan anggota Ormas Elang Timur Indonesia di Kantor BPJS Kesehatan, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Senin (9/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam aksi tersebut, massa mendesak adanya penjelasan dan penyelesaian atas sejumlah keluhan masyarakat yang mengaku tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya saat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan.
Ketua Ormas Elang Timur Indonesia, Imran, mengatakan pihaknya menyoroti pelayanan di beberapa rumah sakit, di antaranya RS Primaya, RS Wahidin, RS Paramount, dan RS Hikmah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan penolakan pasien di RS Primaya dengan alasan kapasitas rumah sakit penuh.
Namun, menurut pemantauan yang dilakukan pihak keluarga pasien, terdapat sejumlah kamar yang terlihat kosong. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan pasien belum mendapatkan pelayanan, meski disebut kapasitas rumah sakit telah penuh.
Bahkan, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam aksi tersebut, terdapat pasien yang disebut harus menunggu sejak pagi hingga sore hari tanpa mendapatkan pelayanan.
Persoalan itu kemudian dibawa dalam dialog antara perwakilan massa dengan jajaran BPJS Kesehatan yang dihadiri kepala cabang, bagian humas, tim legal, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam dialog tersebut, BPJS Kesehatan menyatakan akan menjadwalkan pertemuan bersama para direktur rumah sakit yang menjadi sorotan.
Pertemuan ini diharapkan dapat mengungkap persoalan pelayanan sekaligus menghadirkan solusi konkret agar masyarakat peserta BPJS Kesehatan memperoleh hak pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya.
Selain itu, Ormas Elang Timur juga mendorong agar persoalan tersebut dapat dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD sebagai langkah pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit.
Mereka bahkan meminta adanya sanksi tegas terhadap rumah sakit yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk kemungkinan pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Kini, perhatian tertuju pada pertemuan yang dijadwalkan berlangsung 13 November mendatang. Publik menantikan penjelasan dari masing-masing rumah sakit serta langkah evaluasi yang akan diambil agar persoalan serupa tidak kembali dialami pasien BPJS Kesehatan. (*)
