MAKASSAR,FILALIN.COM,– Data KPU menunjukkan bahwa pemilih perempuan dalam Pemilu 2024 berjumlah 102,58 juta atau 50% dari seluruh jumlah pemilih. Data ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi kunci penting arah politik, demokrasi dan pemerintahan Indonesia ke depan. Ini adalah sebuah pilihan yang perlu ditentukan dalam pesta demokrasi tanggal 14 Februari 2024 nanti.
Maria Kresentia,Direktur SPAK Indoenesia menegaskan jika Suara Perempuan Berharga adalah sebuah kenyataan. Berharga untuk menjadi pintu masuk perjuangan bagi terbangunnya wajah politik, demokrasi dan pemerintahan Indonesia yang berpihak pada kepentingan-kepentingan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marjinal lain.
“Karenanya Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) Indonesia dan Kolaisi Perempuan Indonesia (KPI) dengan dukungan Bawaslu RI menyerukan ” PEREMPUAN, JANGAN TAKUT MEMBUAT PILIHAN YANG BENAR!, ” ujarnya Jumat, (19/1/2024).
Dia menjelaskan pilihan yang benar adalah calon akan memajukan Indonesia dengan memastikan keberagaman sebagai kekayaan Indonesia yang merupakan identitas bangsa, Membuka peluang dan kebebasan bagi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marjinal lain di seluruh daerah di Indonesia, untuk berpartisipasi dan meraih presetasi dalam politik, demokrasi, ekonomi, pemerintahan dan pembangunan di semua sector .Akan menghantar seluruh daerah di Indonesia menjadi bagian penting dari setiap kebijakan nasional
” Jangan berpikir apalah arti satu suara saya,karena setiap suara penting untuk masa depan Indonesia
Karena berharga untuk masa depan negeri kita, jangan jual atau tukar suara kita dengan apapun. Waspada! Jual beli suara (Politik Uang) bisa terjadi sampai sesaat sebelum kita masuk bilik suara”, tegasnya.
Menurutnya. Politik uang bisa dilakukan untuk Membeli kekebalan hukum agar penyelenggara pemilu, saksi dan penegak hukum tidak menyalahkan praktik uang yang dilakukan – Membeli suara rakyat
Praktik politik uang menjadikan politik berbiaya tinggi yang akan menghasilkan pemipin daerah yang selalu berpikir untuk mengembalikan modalnya dan tidak akan memikirkan kepentingan rakyat.
Mereka yang terpilih kerena politik uang, biasanya orang yang tidak memiliki kompetensi kepemimpinan, pengetahuan dan ketrampilan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Uang negara yang kelak dikelolanya, berpotensi dikorupsi/digunakan untuk kepentingan pemodal atau kepentingan pribadi/keluarga untuk mengganti uang yang telah digunakan membiayai pemenangannya.
Sedang disisi lain, Mike Verawati Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) meminta agar mempelajari latar belakang calon sebelum menentukan piliahan.
“Perilaku masa lalu biasanya akan berulang di masa depan. Oleh karenanya pelajari dengan teliti calon pemimpin daerahmu. Dan tentukan pilihan pada mereka yang jelas rekam jejaknya, jelas visi-misinya dan program kerjanya serta terus membuka peluang perempuan untuk terlibat mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Karena Indonesia akan tertinggal bila perempuan tidak diikutsertakan dalam seluruh proses bernegara dan berbangsa,” tegasnya.
Dia menghimbau agar memastikan calon pilihan tidak memiliki latar belakang, Pernah terindikasi korupsi atau yang kerap berperilaku koruptif. Karena bukan tidak mungkin dia akan mengambil hak warganya baik melalui kebijakan yang dibuat atau dari praktik-praktik korupsi lainnya. Calon ini bisa tidak peduli dengan tugas dan kewajibannya.
– Pernah terindikasi melakukan pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marjinal lain. Karena bila calon melecehkan kelompokkelompok ini, mereka tidak menghargai kehidupan.
– Diskriminatif (mengedapankan SARA). Karena diskirimasi bertentangan dengan UUD’45 dan Pancasila. Diskriminasi akan memecah belah Indonesia, karena memicu konflik-konflik berkepanjangan. (*)
