JAKARTA,FILALIN.COM, — Program LAYARKU, yang di-launching pada bulan September 2023 oleh Anggota Dewan Komisioner Bidang Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) Ibu Friderica Widyasari Dewi telah berjalan sejak September 2023 dengan target pencapaian desa/kelurahan yang diedukasi sebanyak 15% desa/kabupaten di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Pada Bulan Inklusi Keuangan (BIK) tahun 2023, KOMS telah menyelenggarakan edukasi kepada 300 UMKM di Kota Makassar yang tergabung dalam kelompok UMKM Program Ekosistem Bisnis Pemberdayaan UMKM Dilorong Wisata yang merupakan program TPAKD Kota Mkassar dengan target pembentukan 1.000 lorong wisata dalam kurun waktu. melalui program tersebut, diharapkan UMKM Lorong Wisata dapat lebih baik dalam mengelola keuangan agar pengelolaan keuangan UMKM berjalan dengan baik dan UMKM dapat berkembang lebih pesat.
Koordinasi dan kolaborasi yang produktif dengan Pemerintah Daerah sebagai salah satu stakeholders utama OJK juga terus diperkuat. Hal ini tercermin dengan telah terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Selatan dan TPAKD Provinsi Sulawesi Barat, serta di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Semua program TPAKD yang telah terbentuk tersebut, telah memiliki program TPAKD berupa pemberdayaan UMKM melalui ekosistem bisnis sesuai potensi unggulan masing- masing daerah dengan dukungan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Melalui wadah TPAKD, Kantor OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga, Lembaga Jasa Keuangan serta seluruh stakeholder terkait, terutama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, diantaranya:
a. Klasterisasi UMKM
Program Klasterisasi UMKM diluncurkan untuk menjembatani ketimpangan antara share kredit terhadap potensi unggulan daerah dan mempertemukan UMKM dengan perusahaan offtaker yang bertindak sebagai standby buyer, sehingga produk dapat terserap dengan harga pasar. Dengan sistem klaster, assessment dan administrasi bisa dilakukan sekaligus dalam satu rombongan, bank tidak perlu mencari dan berhadapan dengan nasabah secara individu, tapi melalui kelompok. Sehingga, setelah dana kredit dicairkan, pengawasan usaha dan ketertiban pengembalian kewajiban/angsuran bisa diserahkan kepada kelompok, menggunakan pembayaran satu pintu, skema tanggung renteng, maupun skema waterfall dengan melibatkan off taker, sehingga risiko bagi bank termitigasi, dan juga terdiversifikasi melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) maupun Asuransi Usaha Tani Sapi (AUTS), hal tersebut akan berdampak pada peningkatan creditworthiness UMKM. Melalui sistem klaster ini, TPAKD dapat memberantas rentenir dengan mengurangi hambatan akses kredit Perbankan pada sisi supply, sekaligus memberantas praktik Ijon yang merugikan petani melalui off taker pada sisi demand. Saat ini, sudah terbentuk 795 Klaster dengan Total plafond kredit yang disalurkan sebesar Rp482,35 Milyar bagi 13.664 UMKM.
b. Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi (PHINISI)
Dalam rangka memberantas praktik ijon/rentenir/tengkulak yang marak terjadi di kalangan UMKM, Petani, dan Nelayan, telah diluncurkan Program Hapus Ikatan renteNir dI sulaweSI (PHINSI) dengan menggandeng BRI, BNI, Bank Mandiri, BSI dan PT. BPD Sulselbar dengan mensingkronisasikan Produk baru maupun eksisting yang Berbiaya Rendah, Proses Pencairan Cepat, maupun keduanya. Rentenir yang banyak menyasar pedagang pasar, nelayan, petani yang diijon, di-counter dengan keberadaan Bank yang fokus pada UMKM, dilakukan “jemput bola” ke pasar dan tempat lain secara harian, dengan memanfaatkan jaringan kantor yang tersebar di setiap daerah. Dengan jaringan layanan yang lebih luas, kapasitas penyediaan dana yang lebih besar, proses kredit yang lebih mudah & cepat, serta dengan biaya yang rendah diharapkan dapat menghilangkan ketergantungan para UMKM kepada rentenir sehingga semakin banyak masyarakat, pedagang, nelayan, petani maupun kelompok/klaster UMKM yang mendapatkan akses keuangan formal. Adapun Realisasi Program PHINISI tahun 2024 telah mencapai 578.293 rekening dengan akumulasi plafond sebesar Rp18,64 triliun.
c. UMKM BAJI’NA (Berdaya saing, mAJu, dan go InterNAtional)
Sejak tahun 2022, OJK bersama Pemerintah Daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Bank Infonesia, dan Industri Jasa keuangan (IJK) terus berupaya dalam memajukan ekspor Provinsi Sulawesi Selatan, dengan program inkubasi UMKM berorientasi Ekspor yang memfasilitasi UMKM untuk dipertemukan dengan IJK (akses keuangan), pendampingan (pendirian badan hukum, sertifikasi halal), capacity building (a.l. laporan keuangan, edukasi keuangan, pengembangan produk, packaging, onboarding e-commerce, branding), hingga akses pasar internasional (ekspor). Program UMKM BAJI’NA (Berdaya saing, mAJu, dan go InterNAtional) melibatkan 24 Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan melalui TPAKD yang mengusulkan 5 UMKM potensial ekspor masing-masing Kota/Kabupaten untuk selanjutnya mengikuti proses seleksi/penyaringan calon peserta dan proses pendampingan kebutuhan pengembangan UMKM, serta 4 (empat) Bank Inkubator (BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BPD Sulselbar), dan diikuti sebanyak 71 Peserta UMKM BAJI’NA. Hingga tahun 2023 sebanyak 26 peserta UMKM BAJI’NA telah melakukan ekspor.
Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung (HIM) Tahun 2023 “Bangun Generasi Indonesia Menabung”, Kantor OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bersama dengan TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan dan PT. BPD Sulselbar sebagai Bank penyelenggara tabungan segmentasi pelajar, telah melaksanakan puncak kegiatan HIM dengan tema “KEJAR Prestasi dan Bangun Generasi Kita (KREASI BANGKIT)” yang dilaksanakan di sekolah SMP negeri 6 Makassar. Kegiatan puncak HIM ini diikuti oleh sebanyak +/- 1200 pelajar di kota Makassar yaitu setingkat SD dan SMP (4 sekolah). Sebagai rangkaian kegiatan HIM, Kegiatan edukasi dan akuisisi pembukaan rekening pelajar juga dilakukan secara masif oleh PT. BPD Sulselbar melalui KC/KCP yang berada di seluruh kab/kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (41 KC/KCP).
Selain itu, untuk menjaga keberlanjutan budaya menabung telah diluncurkan program inovasi Gemar Menanam dan Gemar Menabung oleh PT. BPD Sulselbar pada tanggal 5 Oktober 2023 di Sekolah Islam Yayasan Al-Fatih Makassar dengan tujuan agar siswa/i dengan menanam memperoleh hasil panen yang dapat dijual dan menjadi salah satu sumber dana tabungan anak. Pilot project program Gemar Menanam Gemar Menabung diekolah tersebut apabila berhasil, akan direplikasi ke sekolah-sekolah lainnya di wilayah sulawesi selatan.
Dalam rangka pelaksanaan salah satu program kerja TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, yakni program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Wilayah Pedesaan, OJK bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui TPAKD dan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menetapkan Desa Lembanna Kabupaten Bulukumba sebagai pilot project program Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Pedesaan. Desa Lembanna memiliki objek wisata alam pantai Mandala Ria dan objek wisata budaya di desa pembuat Kapal Phinisi. Pelaksanaan program inkubasi EKI dilaksanakan secara bertahap melalui tahap pra inkubasi, inkubasi tahap pertama pada tanggal 5-6 Juli 2023 dan inkubasi tahap kedua pada tanggal 26-27 Juli 2023 kepada seluruh pelaku UMKM, Masyarakat, dan Perangkat Desa (Kepala Desa, POKDARWIS, dan BUMDESA) di Desa Lembanna.
Kegiatan inkubasi dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan tata kelola desa wisata, pengelolaan dan optimalisasi pelayanan homestay, edukasi produk/layanan keuangan, pelatihan pembuatan laporan keuangan untuk UMKM, pelatihan pengembangan produk UMKM pendukung sektor pariwisata, dan Edukasi peningkatan ekonomi desa. Adapun sejak berjalannya program tersebut, terdapat penambahan penggunaan produk/layanan keuangan berupa akuisisi pembukaan rekening DPK sebanyak 29 rekening dengan total nominal sebesar Rp390 juta, penambahan NOA kredit/pembiayaan sebanyak 20 debitur dengan total nominal sebesar Rp760 juta, pembuatan 15 QRIS, pembentukan 1 klaster usaha (makanan olahan) oleh BRI, serta penambahan penggunaan produk asuransi (asuransi tempat usaha) sebanyak 20 polis oleh BRINS di Desa Lembanna.
Selanjutnya pada tanggal 24 November 2023, dilaksanakan kegiatan launching Program Eksosistem Keuangan Inklusif (EKI) Desa Wisata Lembanna yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner OJK Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK-RI, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Bupati Bulukumba,
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Perwakilan Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sulawesi Selatan, Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Wakil Bupati
Kepulauan Selayar, Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, OPD terkait di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba, Asosiasi, Pengurus FKIJK Sulselbar, dan perangkat Desa Lembanna. Adapun pada tahun 2024 program EKI ini akan dilanjutkan dengan berkolaborasi Bersama seluruh stakeholder.
12. Sebagai upaya dalam meningkatkan literasi keuangan (pemahaman) dan inklusi keuangan (penggunaan) masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, OJK bersama TPAKD dan FKIJK Sulselbar berinisiasi untuk melaksanakan kegiatan literasi keuangan melalui program LAYAnan liteRasi dan inKlusi keuangan ke daerahkU (LAYARKU), yaitu dengan memaksimalkan peran Industri Jasa Keuangan (IJK) yang memiliki jaringan kantor diseluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang berkolaborasi dengan TPAKD Kabuoaten/Kota untuk memberikan literasi dan penyediaan akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat pedesaan, yang diluncurkan pada tanggal 10 September 2023, oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen bersama TPAKD dan FKIJK Sulselbar. Adapun sebanyak 3.707 desa di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat ditargetkan akan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2025, yakni sebanyak 15% desa pada tahun 2023, 45% desa pada tahun 2024 dan 40% desa pada tahun 2025. Untuk tahun 2023, program LAYARKU telah menjangkau sebanyak 561 Desa dengan pencapaian target tahun 2023 sebesar 101% kepada 3.868 Peserta.
13. Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan yang diperingati setiap bulan Oktober, Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bersama FKIJK Sulselbar menggelar kegiatan “Financial Expo (FinExpo) BIK 2023 dengan tema Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera” sebagai puncak rangkaian kegiatan BIK di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. FinExpo BIK 2023 dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Sabtu-Minggu tanggal 28 s.d. 29 Oktober 2023 bertempat di Anjungan Pantai Losari Makassar yang dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Kepala Perwakilan bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sulawesi Selatan, serta Bupati dan Walikota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, pimpinan Lembaga Jasa Keuangan, Asosiasi, UMKM, dan masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya. Acara Puncak BIK membuahkan capaian-capaian sebagai berikut:
Kegiatan berjalan dengan sangat baik karena banyaknya transaksi keuangan dan pembukaan rekening baru produk-produk Industri Jasa Keuangan selama pelaksanaan event BIK serta mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari seluruh stakeholder yang terlibat.
14. TPAKD Sulawesi Selatan bersama OJK dan IJK berkolaborasi mendukung mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui program- program yang merupakan fokus pemerintah daerah dalam perluasan akses keuangan untuk potensi ekonomi daerah sektor produktif yang inspiratif serta merupakan program yang berdampak pada ketahanan pangan, pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan, & penanggulangan stunting serta gizi buruk dan memberikan high impact kepada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut yang telah dan sedang dilakukan antara lain:
Program Gerakan Budidaya Pisang Cavendish dimana komoditas ini memiliki peluang dan potensi ekonomi yang sangat besar melalui Program TPAKD Akselerasi Keuangan terhadap Sektor Ekonomi Unggulan/Prioritas. TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan bersama OJK dan IJK secara aktif melibatkan berbagai stakeholder diantaranya perusahaan yang akan bertindak sebagai offtaker, agriculture expert, akademisi dan perguruan tinggi, Industri Jasa Keuangan untuk membentuk suatu ekosistem bisnis, yang hingga saat ini terus melakukan proses identifikasi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL), dan proses verifikasi lahan oleh Tim Ahli dari pihak agriculture expert bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan serta dari pihak IJK. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan untuk memanfaatkan 500 ribu hektare dari lahan yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota tersebut untuk pengembangan program budidaya pisang cavendish. Sejak program diluncurkan sampai dengan akhir tahun 2023, telah terdapat penyaluran KUR oleh PT. BPD Sulselbar kepada para petani yang mengikuti program budidaya pisang cavendish di Kabupaten Bone sebanyak 13 orang dengan total plafond sebesar Rp1,15 miliar.
Adapun sebagai wujud komitmen dalam mendorong percepatan akses keuangan pada program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada budidaya pisang cavendish, telah dilakukan penandatanganan contract farming antara petani Kabupaten Bone dengan PT. Cipta Agri Pratama sebagai offtaker, serta penyerahan KUR oleh PT. BPD Sulselbar kepada petani pisang cavendish Kabupaten Bone. Para Kepala Daerah dan stakeholders yang hadir juga menyampaikan apreasiasi yang luar biasa atas keberhasilan program-program TPAKD yang memberikan hasil nyata dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Selain itu TPAKD Sulsel jg memiliki program lainnya pada sektor holtikultura antara lain budidaya nangka, sukun dan nenas madu yang terus digerakkan secara masih oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui dukungan bantuan bibit kepada petani.
Pada sektor perikanan dan kelautan, TPAKD Sulsel telah menginisiasi Gerakan Seratus Ribu Rumah Ikan dengan total estimasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 104.48 M untuk implementasi program dimaksud. Melalui Generic Model Ekosistem Bisnis Klaster sektor perikanan yang berorientasi ekspor dapat difasilitasi oleh perbankan untuk akses pembiayaannya kepada nelayan secara individual, kelompok/koperasi, dan kemitraan atau pola inti plasma antara lain dalam penyediaan sistem alat bantu penangkapan rumpon dan rumah ikan. Dimana hal ini juga menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan program Gerakan 100.000 rumah ikan dengan menyediakan APBD 2024.
15. Pada tanggal 11 Desember 2023, diselenggarakan acara TPAKD Summit Tahun 2023 yang bertempat di Aula Tudang Sipulung Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Acara tersebut merupakan kegiatan puncak TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2023 yang dihadiri oleh Ketua Dewan Komisoner OJK, Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Akan dibuat dukungan regulasi dalam bentuk perda dan pergub, dukungan anggara, dukungan suport tenaga penyuluh atau pendamping. (*)
