MAKASSAR,FILALIN.COM, — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Rabu (28/5), bertempat di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Ketua DPRD Sulsel, Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Sulsel, serta pimpinan lembaga vertikal seperti OJK, Bulog, dan BPS.
HLM kali ini mengusung tema “Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang HBKN Idul Adha dan Strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi & Peningkatan PAD Melalui Digitalisasi Transaksi Pembayaran di Sulawesi Selatan.” Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan langkah strategis daerah dalam menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha, serta memperkuat digitalisasi transaksi dalam pemerintahan.
Rapat diawali dengan penyampaian laporan dari Ketua Harian TPID dan TP2DD oleh Asisten II Pemprov Sulsel, dilanjutkan dengan paparan Kepala Perwakilan BI Sulsel mengenai perkembangan inflasi dan tantangan digitalisasi. Wakil Gubernur Sulsel kemudian memberikan arahan strategis serta memimpin penandatanganan dokumen Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan Wakil Gubernur Sulsel
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat menjelang Idul Adha.
“Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, khususnya Idul Adha, kita harus betul-betul memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, BI, dan lembaga terkait lainnya. Stabilisasi harga pangan menjadi prioritas utama kita agar masyarakat tidak terbebani secara ekonomi,” ujar Fatmawati Rusdi.
Terkait digitalisasi transaksi, ia menekankan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi keharusan.
“Digitalisasi transaksi pemerintah daerah harus kita dorong secara masif. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga transparansi, peningkatan PAD, dan pelayanan publik yang lebih baik. ASN harus menjadi contoh, mulai dari penggunaan mobile banking, QRIS, hingga pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia,” tegasnya.
Strategi Pengendalian Inflasi Menjelang Idul Adha
Dalam menghadapi potensi lonjakan harga pangan selama periode HBKN Idul Adha 2025, TPID Sulsel merumuskan lima strategi utama, yaitu:
1. Gelar Pangan Murah (GPM) Serentak di seluruh wilayah dengan fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi seperti cabai, bawang merah, ikan, dan minyak goreng.
2. Perluasan jenis komoditi pada program Mandiri Benih, meliputi hortikultura dan bantuan bibit ikan untuk menjaga pasokan.
3. Pemutakhiran data neraca pangan secara berkala oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sebagai dasar pengambilan kebijakan.
4. Pengkajian pembentukan BUMD Pangan sebagai off-taker hasil panen dari petani lokal.
5. Penguatan cadangan pangan daerah, pengawasan distribusi keluar daerah, serta antisipasi praktik penimbunan.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat Digitalisasi Transaksi
Dalam sesi TP2DD, sejumlah kebijakan percepatan digitalisasi transaksi juga dirumuskan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi birokrasi. Strategi TP2DD meliputi:
1. Pelaksanaan HLM TP2DD di tingkat kabupaten/kota sebagai indikator penilaian kinerja.
2. Penyusunan Roadmap ETPD 2026–2030 untuk menggantikan roadmap sebelumnya yang berakhir tahun ini.
3. Pemanfaatan QRIS dan mobile banking di kalangan ASN, serta penyediaan fasilitas digital di lingkungan pemda seperti masjid, kantin, dan koperasi.
4. Percepatan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada seluruh OPD.
5. Pengembangan model bisnis digitalisasi sesuai kondisi lokal, termasuk digitalisasi layanan parkir, sampah, air bersih, pasar, pariwisata, dan rumah ibadah.
6. Peningkatan transaksi elektronik hingga tingkat desa bekerja sama dengan Bank Sulselbar sebagai bank kas umum daerah.
Pertemuan ini menjadi langkah konkret Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga stabilitas harga, mendukung transformasi digital, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (*)
