MAKASSAR,FILALIN.COM, – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri pembukaan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BEKS) Provinsi Sulsel 2025 yang digelar di Gedung Bank Indonesia Sulsel, lantai 4, Rabu (1/10/2025).
Dalam sambutannya, Andi Sudirman menekankan pentingnya kesadaran bersama terkait jaminan produk halal. Menurutnya, sertifikasi halal bukan hanya persoalan agama, melainkan standar kualitas, kesehatan, dan keamanan yang sejalan dengan tuntutan global.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Halal itu bukan hanya bicara agama. Semua produk yang sehat, aman, dan sesuai standar tentu akan memberi jaminan bagi konsumen, baik muslim maupun non-muslim,” ujarnya.
Ia mencontohkan pengalaman pribadinya saat berada di luar negeri, di mana jaminan halal kerap menjadi sorotan internasional. Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat produksi halal di Asia Tenggara.
“Negara-negara di Timur Tengah melihat Indonesia sebagai calon dapur halal dunia. Kita jangan sampai ketinggalan. Sulsel punya peluang besar untuk masuk pasar halal global,” jelasnya.
Gubernur juga mengingatkan agar isu halal tidak dipolitisasi. Hal tersebut, kata dia, adalah amanat undang-undang sekaligus kebutuhan masyarakat. “Ini bukan persoalan politik, melainkan bagaimana memberi jaminan dan keamanan pada produk kita,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Hailkal Hasan, menegaskan bahwa halal kini menjadi isu strategis nasional dan global. Ia menyebut, nilai transaksi produk halal dunia mencapai Rp21.000 triliun.
“Sayangnya, kontribusi Indonesia baru sekitar 3,5 persen. Padahal, kita negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Artinya, potensi ini belum tergarap maksimal,” ungkap Ahmad Hailkal.
Ia menambahkan, regulasi tentang produk halal sudah ada sejak era Presiden Soeharto tahun 1974 dan diperkuat lewat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Namun implementasinya dinilai masih belum optimal.
“Kami sudah meminta dukungan sembilan kementerian, TNI, dan Polri untuk memperkuat pengawasan dan pendampingan UMKM agar bisa bersertifikat halal. Kalau tidak, target besar ini sulit tercapai,” tegasnya.
Menurutnya, sertifikasi halal bukan hanya untuk makanan dan minuman, tetapi juga kosmetik, tekstil, hingga produk rumah tangga. Semua yang beredar di pasar Indonesia wajib memiliki jaminan halal.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan KUA, Babinsa, hingga Bhabinkamtibmas, agar masyarakat mudah mengakses layanan sertifikasi halal, terutama pelaku UMKM.
Dengan dukungan pemerintah daerah, kementerian, serta aparat, ia optimistis Indonesia bisa memperbesar kontribusi dalam industri halal global dan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu motor penggeraknya.(**)
