TAKALAR,FILALIN.COM,– Rencana aksi yang akan digelar oleh Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat Takalar (GEMPAR TAKALAR) pada Rabu, 19 November 2025, di depan Kantor Polres Takalar, resmi mendapat dukungan penuh dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan.
Aksi tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan bernomor 001/SPA/GEMPAR/X/2025 yang telah beredar luas di media sosial dan atau WhatsApp di wilayah Kabupaten Takalar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi mahasiswa ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap dugaan praktik penimbunan dan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi yang diduga terjadi di beberapa SPBU.
Praktik ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat kecil yang sangat membutuhkan subsidi tersebut.
Ketua Umum LBH Suara Panrita Keadilan, Djaya Jumain, menyatakan bahwa keberanian mahasiswa turun ke jalan untuk mengungkap kebenaran patut diberi apresiasi. Baginya, suara mahasiswa adalah suara nurani publik.
“Kami di LBH Suara Panrita Keadilan berdiri bersama mahasiswa. Bila benar ada praktik mafia BBM di Takalar, maka itu adalah pengkhianatan terhadap rakyat.
Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan tidak memberi ruang sedikit pun bagi pelaku yang coba bermain di atas penderitaan masyarakat,” tegas Djaya.
Djaya juga mengungkapkan bahwa pada Oktober 2025, LBH Suara Panrita Keadilan telah mengirimkan Surat Somasi kepada sejumlah SPBU di Takalar atas laporan masyarakat terkait dugaan praktik ilegal penyaluran Solar bersubsidi.
Somasi tersebut merupakan bentuk langkah hukum awal untuk memastikan setiap SPBU menjalankan ketentuan secara benar dan tidak menyalahgunakan fasilitas subsidi pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa jika dugaan tersebut terbukti, maka tindakan tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran sejumlah regulasi, antara lain: UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 huruf b dan c.,Perpres Nomor 191 Tahun 2014, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 20, Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013, Pasal 20 dan 22
Serta aturan hukum lain yang dengan tegas menjerat setiap bentuk penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Dengan nada penuh harapan namun tetap kritis, Djaya menekankan bahwa kelangkaan Solar bersubsidi yang kerap dirasakan masyarakat tidak boleh dijadikan ladang permainan oleh pihak-pihak tertentu.
“Kami berharap para pengelola SPBU di Takalar menjaga integritas. Tidak boleh ada lagi pengisian Solar yang melanggar aturan. Solar bersubsidi adalah hak rakyat kecil, bukan untuk diperdagangkan secara ilegal oleh oknum yang rakus,” tegasnya.
LBH Suara Panrita Keadilan menegaskan siap mengawal aksi mahasiswa dan mendampingi upaya penegakan hukum apabila ditemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana migas (*).
