JAKARTA,FILALIN.COM, – Suasana khidmat menyelimuti Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Rabu (25/3/2026). Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto, secara resmi mengambil sumpah jabatan tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk masa bakti baru.
Pengambilan sumpah ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Prosesi tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru yang diharapkan mampu memperkuat fondasi sektor jasa keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Komposisi Baru dengan Masa Jabatan Bervariasi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam struktur kepemimpinan baru ini, Friderica Widyasari Dewi resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner untuk periode 2026-2032. Ia didampingi oleh Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2031.
Selain itu, terdapat sejumlah kepala eksekutif yang turut dilantik, yaitu:
· Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (2026-2031),
· Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (2026-2032),
· Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (2026-2031).
Dua posisi ex-officio juga diisi oleh Juda Agung dari Kementerian Keuangan dan Thomas A.M Jiwandono dari Bank Indonesia. Dengan demikian, secara resmi, seluruh jajaran Dewan Komisioner OJK telah lengkap dan siap menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Komitmen Tegas: Penegakan Hukum dan Perlindungan Konsumen
Usai pengambilan sumpah, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan transformasi lembaga pengawas sektor keuangan tersebut. Dalam pernyataan eksklusifnya, ia menegaskan bahwa OJK tidak hanya akan fokus pada stabilitas, tetapi juga akan lebih agresif dalam hal penegakan hukum.
“OJK akan tetap mengedepankan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat. Penegakan hukum akan lebih kita giatkan ke depannya. Kita ingin memastikan bahwa industri jasa keuangan tidak hanya tumbuh, tetapi juga bersih dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Friderica dengan tegas di lokasi acara.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus menjaga kepercayaan publik melalui pengawasan terintegrasi dan pendalaman pasar keuangan. Menurutnya, sektor jasa keuangan harus bertransformasi menjadi engine atau mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami juga akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Tidak ada satu lembaga pun yang bisa bekerja sendiri. Kita bangun perekonomian nasional yang semakin baik ke depan bersama-sama,” tambahnya.
Sinergi Lintas Lembaga untuk Stabilitas Ekonomi
Acara pengambilan sumpah jabatan ini dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, jajaran pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, serta sejumlah menteri kabinet. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandakan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.
Selain ketujuh anggota yang baru dilantik, susunan lengkap Dewan Komisioner OJK periode ini juga diperkuat oleh nama-nama senior seperti Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan, serta Sophia Isabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit.
Dengan kepemimpinan yang baru ini, OJK diharapkan mampu menjalankan program prioritas pemerintah, memperkuat ketahanan sektor keuangan, dan mendorong inklusi keuangan yang lebih luas di seluruh lapisan masyarakat. (*)
