MAKASSAR,FILALIN.COM, — Pengelolaan pertanahan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk upaya mewujudkan swasembada pangan. Karena itu, koordinasi antara jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah, legislatif, serta masyarakat dinilai penting untuk memastikan program pertanahan berjalan sesuai kebutuhan di daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN yang diikuti Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan bersama jajaran Kantor Pertanahan se-Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut menghadirkan **Dr. HM Taufan Pawe, SH, MH, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar**. Forum ini diikuti Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan bersama 24 Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Sulawesi Selatan.
Selain jajaran Kementerian ATR/BPN, kegiatan juga melibatkan perwakilan masyarakat dan mahasiswa. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman mengenai program pertanahan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang pertanahan.
## Taufan Pawe Soroti Tata Kelola Pertanahan
Dalam pemaparannya, Taufan Pawe menekankan pentingnya tata kelola pertanahan dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional. Penyediaan dan penataan tanah menjadi salah satu aspek yang perlu ditangani melalui tata kelola pertanahan yang baik.
Menurut materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, pelayanan pertanahan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya tanah yang belum terdaftar, konflik agraria, serta ketimpangan penguasaan tanah.
Kondisi tersebut membutuhkan kehadiran negara melalui kebijakan dan pelayanan yang memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah.
Sejumlah strategi program Kementerian ATR/BPN kemudian menjadi bagian penting dalam menjawab persoalan tersebut. Program itu antara lain **Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah melalui Reforma Agraria, serta peningkatan kualitas layanan pertanahan**.
Program-program tersebut diarahkan untuk memperluas kepastian hukum atas tanah, membuka akses masyarakat terhadap tanah, serta mengurangi potensi konflik agraria.
## PTSL Dorong Kepastian Hukum Atas Tanah
PTSL menjadi salah satu program yang mendapat perhatian dalam sosialisasi tersebut. Program ini memberikan pelayanan pendaftaran tanah secara serentak, sistematis, dan lengkap dalam satu wilayah desa atau kelurahan.
Melalui PTSL, masyarakat diarahkan memperoleh sertipikat hak atas tanah. Program tersebut juga diharapkan dapat mengurangi potensi konflik sekaligus mendukung masyarakat dalam memperoleh akses permodalan.
Persoalan pendaftaran tanah menjadi penting karena masih terdapat bidang tanah yang belum terdaftar. Pendataan dan pendaftaran secara sistematis menjadi salah satu langkah untuk memperjelas status hukum tanah yang dimiliki masyarakat.
Selain PTSL, sosialisasi juga menyoroti sertipikasi lahan bagi **Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**. Potensi bidang tanah yang menjadi sasaran sertipikasi, termasuk di Sulawesi Selatan, membutuhkan dukungan data yang terintegrasi.
Integrasi data MBR, perumahan, dan pertanahan dinilai penting untuk mempercepat proses pengenalan sekaligus pendaftaran bidang tanah yang menjadi sasaran program.
## Reforma Agraria Tidak Berhenti pada Sertipikat
Strategi lainnya yang dibahas adalah Reforma Agraria, khususnya redistribusi tanah. Program tersebut tidak hanya diarahkan pada penerbitan sertipikat, tetapi juga perlu disertai akses produksi dan pendampingan bagi penerima manfaat.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap kehidupan masyarakat. Redistribusi tanah yang disertai akses produksi dan pendampingan diharapkan dapat mendukung penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan.
Selain itu, pelaksanaan Reforma Agraria juga diarahkan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Dengan pendekatan tersebut, tanah tidak hanya dipandang dari aspek kepemilikan dan administrasi. Pemanfaatannya juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat mengembangkan potensi ekonomi serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
## Transparansi Layanan Pertanahan Jadi Perhatian
Peningkatan kualitas pelayanan dan transparansi juga menjadi bagian dari materi sosialisasi. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur, biaya, serta waktu pelayanan pertanahan.
Sosialisasi hingga tingkat dusun dan desa dinilai penting untuk memperluas pemahaman masyarakat. Pendampingan dalam melengkapi dokumen warga juga menjadi salah satu bagian yang perlu diperkuat.
Selain itu, pengawasan internal serta peningkatan literasi hukum pertanahan menjadi bagian dari rekomendasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Transparansi pelayanan diharapkan membuat masyarakat lebih mudah memahami hak dan kewajibannya ketika mengurus layanan pertanahan. Pada saat yang sama, pemahaman terhadap prosedur dapat membantu masyarakat mengelola administrasi tanah secara lebih tertib.
## Masyarakat dan Mahasiswa Dilibatkan
Keterlibatan masyarakat dan mahasiswa menjadi salah satu bagian dari forum koordinasi tersebut. Mereka mendapatkan ruang untuk memperluas pemahaman mengenai kebijakan dan program pertanahan yang dijalankan pemerintah.
Pengetahuan mengenai pertanahan dinilai penting karena persoalan tanah bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Mulai dari kepemilikan, pendaftaran, pemanfaatan, hingga kepastian hukum, seluruhnya membutuhkan administrasi yang tertib.
Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat mengetahui hak dan kewajibannya, memahami prosedur layanan, serta ikut menjaga kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.
Sementara bagi mahasiswa, keterlibatan dalam kegiatan tersebut membuka akses terhadap informasi mengenai persoalan dan strategi pembangunan pertanahan di daerah.
## Kanwil BPN Sulsel Perkuat Koordinasi
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan bersama jajaran Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Selatan menyambut baik pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi tersebut.
Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyamakan pemahaman dalam pelaksanaan strategi program Kementerian ATR/BPN di daerah.
Koordinasi menjadi penting karena pelaksanaan program pertanahan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Kesamaan pemahaman dibutuhkan agar program yang dijalankan dapat menjawab persoalan pertanahan di lapangan.
Kegiatan tersebut juga mempertemukan perspektif kelembagaan dengan kebutuhan masyarakat. Informasi mengenai program strategis pertanahan diharapkan dapat diteruskan kepada masyarakat melalui jajaran Kantor Pertanahan di wilayah Sulawesi Selatan.
## Mendorong Layanan Pertanahan yang Lebih Terbuka
Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Strategi percepatan pertanahan juga terus didorong untuk memberikan kepastian hukum serta manfaat bagi masyarakat. Pelaksanaan program seperti PTSL dan Reforma Agraria menjadi bagian dari upaya tersebut.
Pada akhirnya, pengelolaan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan penerbitan sertipikat. Di dalamnya terdapat kebutuhan untuk memastikan data tanah tertib, hak masyarakat terlindungi, pelayanan mudah diakses, serta pemanfaatan tanah dapat mendukung pembangunan.
Sosialisasi dan Koordinasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Sulawesi Selatan menjadi salah satu ruang untuk memperkuat kerja bersama tersebut. Sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Komisi II DPR RI, pemerintah, masyarakat, dan generasi muda diharapkan terus berkembang dalam mendukung pelaksanaan program pertanahan di daerah. (*)
