JAKARTA,FILALIN.COM,.– Isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI semakin menjadi perhatian publik. Spekulasi tersebut menguat setelah Gibran dikabarkan menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan itu menjadi sorotan di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap posisi Gibran, menyusul polemik dokumen pendidikan yang kembali bergulir setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi yang diperoleh AFU.ID dari sumber istimewa menyebutkan, Gibran diminta bersiap membereskan sejumlah berkas setelah pertemuannya dengan Prabowo.
Keterangan tersebut kemudian memunculkan dugaan bahwa Gibran tengah mempersiapkan langkah penting terkait masa depan jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Meski demikian, belum ada kepastian bahwa berkas yang dimaksud berkaitan dengan pengunduran diri. Gibran maupun pihak Istana juga belum memberikan pernyataan resmi mengenai agenda pertemuan tersebut.
Di sisi lain, tekanan politik terhadap Gibran mulai terlihat dari munculnya desakan agar DPR RI menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya menyebut pengunduran diri maupun pemakzulan sebagai opsi yang dapat ditempuh melalui mekanisme konstitusional.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani memilih tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran meninggalkan kursi Wakil Presiden.
Puan meminta semua pihak menunggu pernyataan resmi dan tidak membangun asumsi yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.
Menurut Puan, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi mengenai pengunduran diri Gibran.
Di lingkungan DPR, wacana penggunaan HMP juga belum menjadi keputusan final. Pimpinan DPR masih perlu menindaklanjuti berbagai masukan serta mempelajari mekanisme yang dapat ditempuh sesuai konstitusi.
PENGUNDURAN DIRI DAN PEMAKZULAN BERBEDA
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengunduran diri Wakil Presiden dan pemberhentian melalui pemakzulan merupakan dua mekanisme yang berbeda.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sementara itu, mekanisme pemberhentian melalui pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang melibatkan proses di DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR.
Dengan demikian, kabar pertemuan Gibran dan Prabowo serta informasi mengenai persiapan membereskan berkas belum dapat dimaknai sebagai keputusan pengunduran diri.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Gibran maupun Istana, di tengah meningkatnya dinamika politik yang mempertanyakan keberlanjutan posisi Gibran di kursi Wakil Presiden RI. (*)
