MAKASSAR,FILALIN.COM,.– Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Selatan bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menggelar kegiatan Sulsel Talk di Kantor Perwakilan BI Sulsel, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diikuti mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pelaku dunia usaha ini membahas perkembangan ekonomi global, nasional, dan Sulawesi Selatan, sekaligus peluang transformasi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa ekonomi Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan III 2026, ekonomi Sulsel tumbuh 5,75 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,59 persen dan berada di atas pertumbuhan nasional sebesar 5,47 persen.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih perlu diantisipasi, terutama ketidakpastian ekonomi global, kenaikan harga energi, serta tekanan inflasi.
Inflasi Sulawesi Selatan pada Oktober 2026 tercatat 4,24 persen (yoy), melampaui target indikatif 3,50 persen. Kenaikan harga cabai rawit, tomat, cabai merah, ikan bandeng, dan daging ayam ras menjadi beberapa penyumbang tekanan inflasi.
“Prospek ekonomi Sulawesi Selatan masih cukup positif. Namun, penguatan pertumbuhan perlu didukung produktivitas sektor unggulan, keberlanjutan investasi, penguatan ekspor, serta pengendalian inflasi,” demikian substansi pemaparan Rizki Ernadi Wimanda.
Bank Indonesia memprakirakan ekonomi Sulsel tumbuh pada kisaran 5,5–6,3 persen pada 2026 dan 5,6–6,4 persen pada 2027.
Sementara itu, Prof. Dr. H. Marsuki, DEA., Ph.D., Drs.Eco., Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, menyoroti pentingnya transformasi digital untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Sulawesi Selatan.
Menurutnya, digitalisasi tidak boleh hanya diukur dari peningkatan transaksi atau jumlah pelaku usaha yang menggunakan aplikasi digital, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap efisiensi dan produktivitas sektor riil.
“Digitalisasi ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya transaksi atau jumlah merchant. Teknologi harus mampu menurunkan biaya produksi dan distribusi, meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, serta mempermudah pelaku usaha memperoleh pembiayaan,” demikian pokok pemikiran Prof. Marsuki.
Ia menilai Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital karena didukung sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta posisi strategis sebagai pusat logistik Kawasan Timur Indonesia.
Namun, kesenjangan infrastruktur internet, keterbatasan pembiayaan UMKM, kualitas sumber daya manusia, dan belum terintegrasinya data antarlembaga masih menjadi pekerjaan rumah.
Prof. Marsuki juga mendorong penguatan rantai logistik digital, hilirisasi industri makanan dan minuman, pembiayaan UMKM berbasis data transaksi, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan vokasi.
“Keberhasilan ekonomi digital harus dibuktikan dengan hasil yang terukur, seperti meningkatnya produktivitas tenaga kerja, turunnya biaya logistik, bertambahnya UMKM yang mampu menembus pasar ekspor, dan membaiknya akses pembiayaan,” menjadi salah satu pesan penting dalam paparannya.
Dalam forum tersebut, perkembangan transaksi QRIS di Sulawesi Selatan juga menjadi perhatian. Berdasarkan materi BI, transaksi QRIS tumbuh 169 persen secara tahunan hingga September 2026. Digitalisasi juga diarahkan untuk memperkuat UMKM melalui program e-Farming, e-Commerce, dan e-Financing Support.
Melalui Sulsel Talk, BI Sulsel dan ISEI mendorong kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan transformasi digital tidak sekadar menjadi perubahan sistem pembayaran, tetapi menjadi penggerak produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Penguatan ekonomi Sulawesi Selatan membutuhkan sinergi antara digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi, pemerataan infrastruktur, dan pengendalian inflasi agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. (*)
