MAKASSAR, FILALIN.COM– Pengadilan Negeri (PN) Makassar mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dalam perkara sengketa lahan melawan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT GMTD). Majelis Hakim menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).
Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court), Kamis (12/11/2026), melalui perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Perkara ini berkaitan dengan klaim atas lahan seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
Tim Advisor Kalla, Prof Hamid Awaluddin, bersama kuasa hukum PT Hadji Kalla, Imam Anshori dan Hasman Usman, mengawal proses hukum perkara tersebut.
Prof Hamid Awaluddin menilai putusan ini menjadi pengingat bahwa sengketa pertanahan harus diselesaikan berdasarkan bukti dan kejelasan riwayat kepemilikan.
“Persoalan tanah tidak cukup hanya dilihat dari klaim kepemilikan atau dokumen sertifikat semata. Riwayat perolehan hak, asal-usul tanah, serta kesesuaian administrasi pertanahan harus dapat dijelaskan dan dibuktikan secara utuh di hadapan hukum,” ujar Prof Hamid pada Media Kamis (19/11/2026)
Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan turut tergugat karena menemukan dua persoalan mendasar dalam gugatan GMTD, yakni gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan gugatan kabur (*Obscuur Libel*).
Kedua persoalan tersebut berkaitan dengan ketidakjelasan riwayat asal-usul hak dan letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa.
Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Imam Anshori, menjelaskan bahwa persoalan formil tersebut menjadi salah satu poin penting yang dipertimbangkan majelis hakim.
“Majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa gugatan harus disusun secara jelas, baik mengenai objek sengketa, riwayat perolehan hak maupun pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut. Ketika unsur-unsur itu tidak dijelaskan secara utuh, maka gugatan dapat dinilai mengandung cacat formil,” demikian draf kutipan untuk dikonfirmasi kepada Imam Anshori.
Perbedaan Riwayat Administrasi Pertanahan
Dalam gugatannya, GMTD mendasarkan klaim kepemilikan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala dengan luas 163.262 meter persegi.
GMTD mengklaim sertifikat tersebut berasal dari riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.
Sementara itu, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat SHGB, yakni Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala yang telah diterbitkan sejak 8 Juli 1996, beserta dokumen pendukung riwayat perolehan haknya.
Majelis hakim juga mencermati dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, yakni Persil 50 dan Persil 40, serta keterangan saksi Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Tamalate.
Dari pemeriksaan tersebut, diperoleh fakta bahwa tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I, dengan lokasi fisik berada di sebelah timur objek sengketa.
Sementara dokumen yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan objek tanah yang dikuasai dan disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.
Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, menyoroti perbedaan riwayat administrasi pertanahan tersebut sebagai salah satu poin penting dalam pertimbangan majelis hakim.
“Perbedaan antara Persil Nomor 40 dan Persil Nomor 50 menjadi persoalan penting yang harus diperjelas. Dokumen pertanahan dan keterangan saksi di persidangan menunjukkan adanya perbedaan riwayat administrasi dan letak tanah. Hal inilah yang menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim dalam menilai gugatan penggugat,” ujar Hasman Usman.
Majelis Hakim Menilai Gugatan Kurang Pihak
Selain persoalan riwayat dan letak tanah, majelis hakim juga menilai GMTD tidak melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan asal-usul hak atas tanah tersebut.
Pihak-pihak yang dinilai memiliki keterkaitan antara lain Ahli Waris Hamid Dg. Lau serta pihak Andi Muda Daeng Serang bersama ahli waris Bunta Karaeng Mandalle.
Tidak dilibatkannya pihak-pihak tersebut menyebabkan rantai hubungan hukum atas tanah yang disengketakan dinilai tidak dapat diuji secara utuh.
Atas pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan turut tergugat serta menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima.
Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena persoalan formil. Putusan tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan siapa pemilik sah tanah dalam pokok perkara.
Perkembangan ini menjadi babak penting dalam sengketa lahan di Maccini Sombala. Adapun langkah hukum selanjutnya dari masing-masing pihak masih menunggu perkembangan resmi. (*)






















