MAKASSAR,FILALIN.COM, — Kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang 2025 tercatat tetap stabil dan resilien di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global. Hal ini disampaikan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam rilis resminya, 1 Maret 2026.
Stabilitas tersebut tercermin dari pertumbuhan positif di sektor perbankan, pasar modal, serta Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Bahkan, kinerja sektor keuangan ini turut menopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang pada 2025 mencapai 5,43 persen, lebih tinggi dibandingkan 2024 yang sebesar 5,02 persen.
Aset Perbankan Tembus Rp214,32 Triliun
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada posisi Desember 2025, total aset perbankan di Sulsel tumbuh 5,33 persen (year on year/yoy) menjadi Rp214,32 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 9,74 persen menjadi Rp146,61 triliun, didominasi oleh tabungan sebesar 59,92 persen.
Sementara itu, kredit yang disalurkan mencapai Rp172,92 triliun atau tumbuh 5,26 persen (yoy). Angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan kredit 2024 yang sebesar 4,23 persen.
Kredit produktif menyumbang 53,07 persen dari total kredit dan berhasil tumbuh 3,06 persen setelah sebelumnya sempat terkontraksi pada 2024. Kredit konsumtif pun tetap tumbuh tinggi sebesar 7,85 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyerap kredit terbesar dengan porsi 22,19 persen.
Kinerja intermediasi perbankan terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 117,95 persen dan rasio kredit bermasalah (NPL) di level 3,65 persen.
Perbankan Syariah Melonjak Lebih dari 22 Persen
Tak kalah impresif, perbankan syariah di Sulsel mencatat pertumbuhan signifikan. Total aset tumbuh 22,38 persen menjadi Rp21,81 triliun. Penghimpunan DPK naik 20,64 persen menjadi Rp14,66 triliun, sedangkan pembiayaan melonjak 23,69 persen menjadi Rp17,58 triliun.
Tingkat intermediasi (FDR) berada di level 119,94 persen dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang relatif rendah di angka 1,72 persen.
UMKM Dominasi Kredit, 907 Ribu Debitur Terlayani
Kredit UMKM di Sulsel mencapai Rp61,69 triliun atau 36,40 persen dari total kredit, dengan pertumbuhan 0,27 persen (yoy). Kredit UMKM mikro mendominasi dengan porsi 53,99 persen, diikuti UMKM kecil 31,33 persen dan menengah 14,68 persen.
Secara total, sebanyak 907.439 debitur UMKM telah memperoleh akses pembiayaan. OJK terus mendorong kemudahan akses kredit dan pendampingan UMKM melalui penguatan ekosistem sektor jasa keuangan.
Fintech Melejit 34 Persen, Asuransi Justru Turun
Di sektor IKNB, pertumbuhan paling tinggi tercatat pada fintech peer-to-peer lending yang melonjak 34,56 persen. Lembaga penjaminan juga tumbuh signifikan sebesar 36,64 persen, sementara modal ventura naik 7,97 persen.
Namun demikian, premi dan klaim asuransi mengalami kontraksi masing-masing sebesar -8,10 persen dan -16,82 persen.
Investor Pasar Modal Tembus 525 Ribu SID
Minat masyarakat terhadap pasar modal terus meningkat. Jumlah investor atau Single Investor Identification (SID) di Sulsel melonjak 31,23 persen menjadi 525.596 SID pada Desember 2025.
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada portofolio saham yang naik 40,46 persen. Akumulasi transaksi saham sepanjang 2025 mencapai Rp39,90 triliun.
OJK menegaskan komitmen bersama pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat likuiditas, transparansi, serta menjaga kepercayaan investor guna menciptakan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan.
Edukasi Keuangan Jangkau 288 Ribu Peserta
Sepanjang Januari 2026, OJK Sulselbar telah melaksanakan 19 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 288.063 peserta dari berbagai segmen, mulai pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum.
Dalam periode yang sama, tercatat 179 layanan konsumen, termasuk 39 pengaduan, serta 3.264 permohonan layanan SLIK baik secara langsung maupun daring.
Di awal 2026, OJK juga menggelar Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) di 24 kabupaten/kota di Sulsel dan 6 kabupaten di Sulbar, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk memastikan kualitas dan akurasi data.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menegaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
