Makassar sedang bertaruh dengan waktu. Di satu sisi, tumpukan sampah di TPA Tamangapa sudah menjadi gunung yang menanti solusi. Di sisi lain, rencana pembangunan PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) yang awalnya matang di koridor industri Jl. Ir. Sutami, kini diputar arah kembali ke Tamangapa bukan sekadar perpindahan titik koordinat, melainkan pergeseran fundamental dalam kalkulasi engineering, ekonomi, dan risiko sosial. Sebagai kota yang memproduksi lebih dari 1.000 ton sampah per hari—dan diprediksi menembus 2.000 ton dalam satu dekade ke depan—Makassar tidak boleh salah langkah dalam memilih “rumah” bagi teknologi ini. Sebagai akademisi dan praktisi, saya melihat ini bukan sekadar urusan pindah lokasi, melainkan ujian bagi kita, apakah kita memilih jalur yang paling efisien secara teknis, atau kita sedang berkompromi dengan alasan yang sulit dijelaskan nalar engineering?.
Secara teknologi, masyarakat tak perlu lagi dihantui ketakutan lama. PSEL modern, seperti yang saya saksikan langsung di SUS Environment (Shanghai SUS Environment Co., Ltd.) Beijing dan Zhuhai, Tiongkok, adalah instalasi yang bersih. Tidak ada lagi bau menyengat yang menusuk hidung, tidak ada lagi kebisingan yang mengganggu tidur warga. Fasilitas ini beroperasi dengan sistem tertutup yang begitu rapat, hingga ia lebih menyerupai gedung perkantoran modern daripada tempat pembuangan sampah. Jadi, alasan penolakan berbasis “bau dan bising” di Ir. Sutami seharusnya sudah hangus dari meja perdebatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Memindahkan PSEL ke Tamangapa memang memiliki visi “pembersihan masa lalu” melalui penghapusan gunungan sampah eksis. Namun, kebijakan ini harus dibayar mahal dengan kerumitan teknis transmisi listrik dan pasokan air. Membangun PSEL di Ir. Sutami adalah keputusan yang sangat logis bagi seorang insinyur. Di sana, raksasa energi ini hanya sejauh “lemparan batu” dari Gardu Induk KIMA dan sumber air Sungai Tallo. Semuanya serba dekat, serba efisien, dan serba murah dalam hal investasi infrastruktur.
Begitu lokasi ini ditarik ke Tamangapa, peta efisiensi itu robek. Kita dipaksa menarik jalur transmisi sepanjang hampir sepuluh kilometer menuju Gardu Induk Borongloe. Menarik transmisi udara atau menanam kabel 150 kV di bawah aspal yang membelah pemukiman padat bukan hanya soal biaya yang membengkak berlipat-lipat, tapi juga kerumitan sosial yang luar biasa. Jika pemerintah kota tetap memilih Tamangapa, maka dukungan teknologi harus total berupa penggunaan kabel bawah tanah berkualitas tinggi untuk menghindari konflik ROW, pengolahan lindi mandiri yang sempurna, dan manajemen trafik yang ketat. Belum lagi urusan air baku—tanpa sungai besar di dekatnya, pembangkit ini harus bekerja ekstra keras mendaur ulang air limbahnya sendiri demi memutar turbin.
Skenario operasional kita sebenarnya sudah sangat cerdas, membakar 1.000 ton sampah segar sambil perlahan “mencukur” 300 ton sampah lama di Tamangapa setiap hari. Dalam sembilan tahun, gunung sampah itu akan rata dengan tanah. Ini adalah solusi brilian untuk membersihkan luka lama kota ini. Namun, solusi brilian tetap membutuhkan fondasi ekonomi yang kokoh.
Biaya infrastruktur interkoneksi yang melonjak di lokasi baru adalah beban nyata yang harus dipikul. Pada akhirnya, kita harus bertanya, mengapa lokasi yang sudah disetujui secara teknis dan administratif sebelumnya harus dimentahkan? Jika alasan pemindahannya tidak berpijak pada efisiensi energi dan kemudahan logistik, maka kita patut khawatir. Sebuah proyek strategis nasional membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan berdasarkan akurasi data teknis, bukan sekadar keberanian politik yang arahnya sulit dibaca. Jangan sampai energi yang kita hasilkan dari sampah justru habis hanya untuk membiayai ketidakefisienan yang kita ciptakan sendiri.
Makassar membutuhkan solusi yang tidak hanya “berani” secara politik, tapi juga “presisi” secara teknik.
Oleh: Nasruddin Aziz
(Akademisi Teknik & Praktisi Lingkungan)
