JAKARTA,FILALIN.COM,— Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat menuai gelombang kritik di media sosial. Meski demikian, mayoritas warganet ternyata belum sepenuhnya bersikap menolak. Mereka masih berada dalam fase observasi, menunggu bukti konkret dari implementasi kebijakan tersebut.
Hal itu terungkap dalam riset media monitoring berbasis big data yang dilakukan PT Binokular Media Utama (Binokular) terhadap percakapan publik di berbagai platform digital.
Dalam periode 31 Maret hingga 12 April 2026, tercatat sebanyak 137.672 percakapan dengan total engagement mencapai 7,36 juta interaksi. Hasil analisis menunjukkan, sentimen netral mendominasi sebesar 69 persen, diikuti sentimen negatif 17 persen dan positif 14 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Manajer Social Media Data Analytics (Socindex) Binokular, Danu Setio Wihananto, menyebut lonjakan percakapan terjadi sehari setelah pengumuman resmi pemerintah pada 31 Maret 2026.
“Mayoritas publik masih mencari informasi, mengajukan pertanyaan, dan belum membentuk opini final. Ini menunjukkan ruang komunikasi pemerintah masih sangat terbuka,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).
WFH ASN Jadi Sorotan Utama
Dari berbagai isu yang dibahas, kebijakan WFH ASN setiap Jumat menjadi topik paling dominan sekaligus paling kontroversial.
Kelompok warganet yang kontra menilai kebijakan ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Mereka juga khawatir WFH dimanfaatkan sebagai “long weekend” oleh ASN.
Di sisi lain, kelompok yang mendukung menilai kebijakan ini sebagai langkah efisiensi energi yang relevan. Pengurangan mobilitas dinilai dapat menekan konsumsi bahan bakar dan listrik, selama layanan digital tetap berjalan optimal.
Selain WFH, isu lain yang turut menyita perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemangkasan pelaksanaan dari enam hari menjadi lima hari dinilai belum cukup efektif oleh sebagian warganet.
Banyak yang mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi dan kualitas program, bukan sekadar pengurangan frekuensi.
BBM Ditahan, Publik Lega
Berbeda dengan WFH, keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) pada April 2026 justru mendapat respons positif.
Manajer News Data Analytics Binokular, Nicko Mardiansyah, mengungkapkan sebelum pengumuman resmi, publik sempat dilanda kekhawatiran akan kenaikan harga BBM yang memicu panic buying di sejumlah daerah.
“Setelah dipastikan tidak ada kenaikan, warganet merespons dengan lega dan memberikan apresiasi kepada pemerintah,” jelasnya.
Meski demikian, sebagian masyarakat masih menyimpan kekhawatiran terkait potensi kenaikan harga BBM non-subsidi di masa mendatang.
Dampak Ikutan: Plastik dan Tiket Pesawat
Riset ini juga mencatat munculnya isu turunan, seperti kenaikan harga plastik dan avtur. Kenaikan harga plastik berdampak langsung pada pelaku UMKM, sementara lonjakan harga avtur mendorong kenaikan tarif tiket pesawat sebesar 9 hingga 13 persen.
Sejumlah kebijakan mitigasi seperti insentif pajak dan penyesuaian biaya tambahan penerbangan dinilai mampu meredam sebagian sentimen negatif.
Pola Percakapan Terfragmentasi
Dari sisi analisis jaringan sosial (SNA), percakapan publik terkait kebijakan ini tersebar dalam beberapa klaster tanpa satu aktor dominan.
Vice President Operation Binokular, Ridho Marpaung, menjelaskan bahwa distribusi informasi datang dari berbagai sumber dengan sudut pandang berbeda.
“Ini menunjukkan publik tidak hanya bergantung pada media arus utama, tetapi juga dipengaruhi akun-akun dengan engagement tinggi, termasuk akun anonim,” katanya.
Pemerintah Perlu Perkuat Komunikasi
Binokular menilai pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi, khususnya pada isu-isu yang paling banyak diperbincangkan seperti WFH ASN, harga BBM, dan program MBG.
Selain itu, pendekatan komunikasi yang lebih sederhana, empatik, dan berbasis dampak langsung kepada masyarakat dinilai penting, mengingat mayoritas publik masih dalam tahap memahami kebijakan.
Pemerintah juga didorong untuk meningkatkan respons cepat di media sosial, terutama di platform seperti TikTok dan Instagram, guna mengantisipasi misinformasi.
Dengan dominasi sentimen netral, riset ini menyimpulkan bahwa opini publik masih sangat dinamis. Arah persepsi masyarakat ke depan akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan serta efektivitas komunikasi pemerintah. (*)
