MAKASSAR, FILALIN.COM – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan menyiapkan sejumlah agenda strategis untuk memperkuat perlindungan anak dan perempuan di Sulawesi Selatan. Salah satunya mendorong penyusunan regulasi baru tentang perlindungan anak yang direncanakan mulai dipersiapkan pada 2027.
Ketua LPA Sulsel, Andi Yuda Yunus, menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada media dalam pembukaan kantor LPA Sulsel di kawasan Gubernuran, Makassar, Rabu (11/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Yuda, regulasi perlindungan anak yang berlaku saat ini dinilai sudah tidak sepenuhnya mampu menjawab perkembangan persoalan dan bentuk kekerasan terhadap anak yang semakin kompleks.
Ia menilai, ancaman kekerasan terhadap anak kini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga berkembang di ruang digital atau dunia maya.
“Dulu kalau kita berbicara tentang kekerasan, selalu berkaitan dengan kekerasan fisik yang bisa langsung dilihat. Sekarang kekerasan di dunia maya menjadi persoalan yang cukup rumit. Karena itu, kita membutuhkan energi besar untuk melakukan perlindungan terhadap anak,” ujarnya.
Yuda mengatakan, keberadaan kantor baru diharapkan menjadi semangat baru bagi pengurus untuk meningkatkan kinerja dan memperluas jangkauan pelayanan serta advokasi perlindungan anak.
Ia juga mengapresiasi tingginya antusiasme pengurus dan semakin terbukanya ruang kolaborasi dengan berbagai kalangan, mulai dari politisi, akademisi, birokrat hingga insan media.
Menurutnya, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga tertentu, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Selain mendorong pembaruan regulasi, LPA Sulsel juga berencana memperkuat kelembagaan hingga tingkat kabupaten dan kota. Sejumlah daerah yang menjadi perhatian di antaranya Parepare, Wajo, dan Luwu Raya.
Penguatan tersebut dilakukan melalui pembentukan kepengurusan, pembaruan struktur organisasi yang sudah tidak aktif, serta mendorong pemerintah kabupaten dan kota memberikan dukungan terhadap keberadaan LPA di daerah masing-masing.
Yuda menegaskan, ke depan LPA Sulsel akan lebih memperkuat peran advokasi, khususnya dalam mendorong kebijakan dan perencanaan pemerintah yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.
“Kita harus lebih banyak bergerak pada sisi advokasi, mulai dari kebijakan hingga perencanaan. Kita juga mendorong adanya gugus tugas perlindungan anak, termasuk untuk menangani persoalan kekerasan yang terjadi di dunia daring,” jelasnya.
Dalam menjalankan agenda tersebut, LPA Sulsel juga akan memperluas kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah.
Yuda mengungkapkan, pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan sejumlah pihak yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk unit pelaksana teknis terkait.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan persoalan perlindungan anak sekaligus meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat.
Ia menambahkan, kegiatan kampanye dan penyadaran publik juga menjadi bagian penting dari program LPA Sulsel ke depan. Keterlibatan pengurus yang memiliki latar belakang media diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan kampanye perlindungan anak.
Pembukaan kantor baru LPA Sulsel tersebut ditandai dengan kegiatan syukuran dan doa bersama yang dihadiri pengurus serta sejumlah mitra.
Dengan fasilitas kantor yang diberikan secara gratis oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Yuda berharap keberadaan sekretariat baru itu dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat gerakan perlindungan anak di Sulawesi Selatan. (*)
