Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus dari Struktur Pemerintahan Indonesia

- Penulis

Senin, 30 Januari 2023 - 16:19 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

i

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Filalin, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapus dari struktur pemerintahan. Ia menganggap jabatan gubernur di Indonesia tidak terlalu fungsional dalam tatanan pemerintahan.

Ia bahkan mengusulkan pemilihan langsung hanya untuk pemilihan presiden, bupati, dan wali kota. Menurut Cak Imin, pemilihan gubernur hanya melelahkan serta jabatan yang tidak signifikan.

Baca Juga: Gabung PKB, Deng Ical Siap Nyaleg DPR RI di Pemilu 2024

“Fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama, jadi Pilkada tidak ada (pemilihan) gubernur, jadi hanya (pemilihan kepala daerah) kabupaten/kota. Tahap kedua, ya ditiadakan institusi atau jabatan gubernur, jadi tidak ada lagi,” ungkap Cak Imin dalam Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Jakarta Pusat Senin (30/1/2023).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“PKB sih mengusulkan pemilihan langsung hanya pilpres dan pilbup, pilkota. Pilgub tidak lagi karena melelahkan, kalau perlu nanti gubernur pun enggak ada suatu hari karena enggak terlalu fungsional di dalam jejaring pemerintahan, banyak sekali evaluasi,” lanjutnya.

Cak Imin menyatakan pihaknya saat ini masih mendiskusikan hal tersebut dengan para ahli. Ia menegaskan PKB akan memperjuangkan gagasan penghapusan jabatan gubernur di Indonesia.

Menurut Cak Imin, politik Indonesia sejak era reformasi semakin pragmatis dan terus berkompetisi tiada henti.

Baca Juga: Partai Demokrat Dukung Anies Baswedan Bakal Capres 2024

“Salah satu kelemahan era reformasi yang paling mendesak diatasi adalah politik yang pragmatis, kompetisi yang tidak ada henti. Kelihatannya damai tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan,” tutur Cak Imin

Kondisi tersebut, jelas Cak Imin, membuat pemilu semakin membutuhkan uang. Menurutnya uang yang menentukan kemenangan dalam pemilu.

“Dimana pemilu yang pragmatis bahwa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu yang itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu, masa depan suram,” jelasnya.

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel filalin.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketika Wasit Melanggar: Mengapa Etika Penyelenggara Pemilu Menjadi Taruhan Demokrasi
Sulsel Jadi Provinsi Ketujuh Serahkan Berkas Lengkap Partai Gerakan Rakyat ke DPP
Anggota Komisi I DPR RI Soroti Ancaman Kejahatan Digital dalam Dialog Kebangsaan di Gowa
PGR Sulsel Resmi Kantongi SKT Kanwil Kemenkum, Siap Lanjut ke Tahap Verifikasi Nasional 
Partai Gerakan Rakyat Sulsel Resmi Daftar ke Kemenkum, Targetkan Legalitas Nasional 
Haris Abdurrahman Resmi Dilantik sebagai Anggota DPRD Sulsel Melalui PAW
DPP LBH SUARA PANRITA KEADILAN UCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES ATAS PENGAMBILAN SUMPAH H. FAHMI ADAM, SE SEBAGAI KETUA DPRD KABUPATEN GOWA
Rahmansyah Fokus Menangkan PSI di Sulsel Konsolidasi Total Hingga Akar Rumput Jadi Prioritas
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 17 Mei 2026 - 13:04 WITA

Ketika Wasit Melanggar: Mengapa Etika Penyelenggara Pemilu Menjadi Taruhan Demokrasi

Rabu, 13 Mei 2026 - 19:06 WITA

Sulsel Jadi Provinsi Ketujuh Serahkan Berkas Lengkap Partai Gerakan Rakyat ke DPP

Minggu, 10 Mei 2026 - 14:52 WITA

Anggota Komisi I DPR RI Soroti Ancaman Kejahatan Digital dalam Dialog Kebangsaan di Gowa

Selasa, 5 Mei 2026 - 17:46 WITA

PGR Sulsel Resmi Kantongi SKT Kanwil Kemenkum, Siap Lanjut ke Tahap Verifikasi Nasional 

Jumat, 1 Mei 2026 - 11:27 WITA

Partai Gerakan Rakyat Sulsel Resmi Daftar ke Kemenkum, Targetkan Legalitas Nasional 

Berita Terbaru