Makassar, Filalin.com – Dalam upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan di masyarakat, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (KOMS) telah menggelar 61 kegiatan edukasi keuangan sejak Januari hingga April 2025. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai format seperti sosialisasi, workshop, training of trainers (ToT), hingga program edukasi yang menyasar beragam lapisan masyarakat.
Kegiatan ini berhasil menjangkau 513.648 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga tenaga kerja dari beragam sektor. Partisipasi aktif khususnya datang dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap edukasi keuangan.
“Ini adalah bentuk nyata komitmen OJK dalam mendukung terciptanya masyarakat yang melek keuangan dan mampu menggunakan layanan keuangan secara bijak,” ujar Moh Muchlasin, Kepala Kantor OJK Sulselbar.
Selain menyasar masyarakat umum, kegiatan ini turut memberikan pelatihan kecakapan keuangan kepada pelaku UMKM, yang diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Program Inisiatif Berkelanjutan: OJK Peduli dan Bulan Literasi Keuangan
Untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan, OJK akan melaksanakan Bulan Literasi Keuangan (BLK) pada Juli hingga Agustus 2025. Program ini melibatkan sinergi antara OJK dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di wilayah Sulawesi Selatan untuk memperkuat intensitas kegiatan edukasi dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
Selain itu, OJK mencanangkan program “OJK Peduli”, yang akan melahirkan Duta Literasi Keuangan melalui pelatihan ToT. Para Duta ini akan menjadi ujung tombak dalam menyebarluaskan pemahaman keuangan secara merata dengan efek pengganda (multiplier effect).
“Melalui BLK dan OJK Peduli, kami berharap KOMS dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan literasi keuangan dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tutup Muchlasin.
Dengan langkah-langkah strategis ini, OJK menegaskan perannya sebagai lembaga yang tidak hanya mengawasi industri jasa keuangan, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam membangun masyarakat yang cerdas finansial. (*)
