MAMUJU,FILALIN.COM, — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Se-Sulawesi Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan inklusi dan literasi keuangan di Sulawesi Barat bertempat di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Turut serta mengikuti Rapat Pleno itu, Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat, sejumlah OPD di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Ketua dan Sekretariat TPAKD tingkat Kabupaten di Sulawesi Barat, dan Pelaku Usaha Sektor Keuangan di Sulawesi Barat.
Moch. Muchlasin dalam sambutannya menyampaikan bahwa transformasi ekonomi yang menjadi bagian dari RPJPN 2025–2045 juga memprioritaskan inklusi keuangan sebagai indikator utama. Dengan menjadikan inklusi keuangan sebagai salah satu prioritas utama dalam transformasi ekonomi, diharapkan dapat mencapai target inklusi keuangan sebesar 98% pada tahun 2045.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“TPAKD merupakan wujud nyata dari komitmen sinergi Pemerintah Daerah, Otoritas, dan Pelaku Usaha Sektor Keuangan terhadap implementasi program Asta Cita.” Kata Muchlasin.
Tahun 2025 ini TPAKD Se-Sulawesi Barat fokus pada perluasan akses keuangan di sektor produktif, pengembangan ekonomi desa, dan peningkatan literasi keuangan melalui inklusi digital. Program tersebut meliputi lima area utama, yaitu:
1. Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Prioritas Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan melalui program pengembangan komoditi unggulan yaitu kakao;
2. Fasilitasi Akses Keuangan kepada UMKM, termasuk pelatihan dan pendampingan untuk optimalisasi KUR;
3. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui program LAYAnan liteRasi dan inKlusi Keuangan ke daerahkU (LAYARKU) dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat;
4. Mendorong budaya menabung sejak dini melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar/OSOA); serta
5. Percepatan akses keuangan melalui digitalisasi layanan keuangan berbasis QRIS.
Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dalam sambutan dan pembukaan kegiatan menyampaikan harapan agar TPAKD dapat menjadi solusi untuk menjawab permasalahan utama petani, pelaku usaha, UMKM, dan seluruh lapisan masyarakat terutama di tengah keterbatasan anggaran.
“Sinergi antara pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan sebagai ekosistem yang saling menguatkan—di mana sektor pertanian menyediakan komoditas unggulan, sektor perdagangan menjamin distribusinya, dan sektor keuangan memberikan akses permodalan. Pendekatan ini diperkuat dengan skema pembiayaan, kepastian pasar, dan pendampingan teknis untuk mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi Sulawesi Barat.” Kata Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga.
Akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup Masyarakat. Untuk itu, TPAKD memiliki peran strategis sebagai lokomotif dalam mendorong percepatan literasi dan inklusi keuangan yang memberikan dampak nyata bagi Masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong seluruh unsur TPAKD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memperkuat kelembagaan, mengakselerasi sinergi lintas program, serta memastikan alokasi anggaran yang memadai guna menjamin keberlanjutan program perluasan akses keuangan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. (*)
