GOWA,FILALIN.COM, — “Alhamdulillah, saya tidak pernah menyangka mimpi ini bisa terwujud secepat ini,” ujar Nur Aini, suaranya bergetar, sambil menyeka air mata yang jatuh di pipinya.
Pagi itu, Jumat (25/1/2026), rumah sederhana di Kabupaten Gowa menjadi saksi syukuran kecil yang sarat makna. Tidak ada perayaan besar. Hanya doa, senyum keluarga, dan kelegaan panjang setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian.
Setiap pagi, Nur Aini (25) berangkat mengajar di sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Statusnya sebagai guru honorer membuat penghasilannya terbatas. Selama bertahun-tahun, ia berpindah dari satu rumah kontrakan ke kontrakan lain, tanpa pernah benar-benar berani bermimpi memiliki rumah sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebagai guru honorer, saya selalu berpikir punya rumah itu terlalu jauh,” katanya.
Harapan mulai tumbuh ketika Nur Aini mengenal rumah subsidi melalui layanan digital Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Tabungan Negara (BTN). Berbekal telepon genggam, ia mencari informasi, melakukan simulasi cicilan, hingga mengajukan KPR.
Proses yang ia bayangkan rumit ternyata dapat dipantau secara bertahap dan transparan.
“Cicilannya masih masuk dengan gaji saya. Prosesnya jelas, tidak menakutkan seperti yang saya bayangkan,” ujar Nur Aini.
Program rumah subsidi menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk guru honorer. Melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah memberikan dukungan pembiayaan dengan bunga tetap dan cicilan terjangkau sepanjang tenor.
Secara nasional, pemerintah setiap tahun menyiapkan kuota FLPP ratusan ribu unit. Dalam beberapa tahun terakhir, kuota tersebut berada di kisaran lebih dari 160 ribu unit per tahun, dengan BTN sebagai penyalur terbesar.
BTN tercatat menyalurkan sekitar 80 persen KPR subsidi nasional, menjadikannya ujung tombak pembiayaan perumahan rakyat. Lebih dari 60 persen portofolio kredit BTN disalurkan ke sektor perumahan, baik subsidi maupun nonsubsidi.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa digitalisasi layanan menjadi kunci agar kuota FLPP tersalurkan tepat sasaran.
“BTN berkomitmen memastikan rumah subsidi dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk guru honorer. Dengan digitalisasi, proses KPR subsidi menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Melalui sistem digital BTN, calon penerima FLPP dapat memantau proses pengajuan secara daring, mulai dari pengecekan kelayakan MBR, verifikasi data, hingga persetujuan kredit. Langkah ini juga meminimalkan praktik percaloan yang kerap merugikan masyarakat.
Dari sisi kualitas hunian, BTN juga memastikan rumah subsidi memenuhi standar teknis dan layak huni. Direktur Teknik BTN, [nama jika ingin ditambahkan], menyebut pengawasan teknis menjadi bagian penting dalam program tersebut.
“BTN memastikan rumah subsidi dibangun sesuai standar teknis, aman, dan layak huni. Kualitas bangunan menjadi perhatian agar masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga rasa aman,” ujarnya.
Di daerah seperti Kabupaten Gowa, kehadiran rumah subsidi memberi dampak nyata. Selain harga terjangkau, lokasi perumahan umumnya dekat dengan fasilitas pendidikan dan layanan dasar, sehingga mendukung mobilitas tenaga pendidik seperti Nur Aini.
Direktur IT BTN, Ronaldo Kurniawan, menyebut transformasi digital memperkuat penyaluran KPR subsidi di daerah.
“Kami memastikan layanan digital BTN mudah diakses dan aman, agar masyarakat di daerah dan berpenghasilan rendah dapat memanfaatkan kuota FLPP tanpa hambatan,” katanya.
Kini, Nur Aini telah menempati rumah subsidi pertamanya. Rumah sederhana itu menjadi simbol kepastian hidup—sesuatu yang lama terasa di luar jangkauan.
“Gaji saya tetap,” katanya pelan, “tapi hidup saya berubah. Sekarang saya punya rumah sendiri.”
Di balik program rumah subsidi dan kuota FLPP, tersimpan kisah-kisah sunyi seperti Nur Aini. Digitalisasi layanan BTN tidak hanya mempercepat proses, tetapi membuka jalan pulang bagi guru-guru honorer dan masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah, termasuk Gowa. (*)
