JAKARTA,FILALIN.COM,.— Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dimanfaatkan Institut KAPAL Perempuan untuk menyuarakan kritik terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Organisasi yang bergerak dalam pendidikan alternatif perempuan itu menilai dunia pendidikan saat ini masih dibayangi berbagai persoalan serius, mulai dari komersialisasi pendidikan, pembatasan ruang berpikir kritis, hingga maraknya kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Ketua Dewan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Misiyah, menegaskan bahwa semangat pendidikan yang diwariskan Ki Hajar Dewantara seharusnya memerdekakan manusia, bukan sekadar memenuhi kebutuhan pasar kerja.
“Pendidikan tidak boleh direduksi hanya menjadi alat produksi tenaga kerja. Pendidikan harus menjadi ruang pembebasan cara berpikir, membangun kesadaran kritis, dan mewujudkan keadilan sosial,” kata Misiyah dalam pernyataan sikap Hardiknas 2026 di Jakarta, Jumat (2/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, wacana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ingin menghapus sejumlah jurusan yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pasar menunjukkan arah pendidikan tinggi yang semakin pragmatis.
Ia menilai pendekatan tersebut berpotensi mengikis fungsi kampus sebagai ruang intelektual yang memanusiakan manusia.
“Penghapusan jurusan atas dasar logika pasar menunjukkan pendidikan tinggi semakin dijauhkan dari fungsi intelektualnya dalam membangun pemikiran kritis dan keadilan sosial,” ujarnya.
Selain itu, Institut KAPAL Perempuan juga menyoroti tingginya angka kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Dalam pernyataannya, organisasi tersebut menyebut berbagai survei menunjukkan sedikitnya 1.133 kasus kekerasan seksual terjadi di kampus, dengan sekitar 94 persen korban merupakan perempuan.
Kondisi tersebut dinilai hanya puncak gunung es karena banyak korban memilih tidak melapor akibat relasi kuasa, stigma sosial, dan rendahnya kepercayaan terhadap mekanisme penanganan di kampus.
“Negara dan institusi pendidikan gagal menghadirkan ruang aman bagi perempuan. Banyak korban memilih diam karena takut mengalami tekanan dan reviktimisasi,” kata Misiyah.
Institut KAPAL Perempuan mendesak pemerintah memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk memastikan keberadaan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) berjalan independen dan berpihak pada korban.
Mereka juga meminta negara menjamin pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok berkebutuhan khusus melalui penyediaan fasilitas ramah disabilitas, teknologi asistif, hingga metode pembelajaran adaptif.
Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Arief Rachman, menilai kritik terhadap arah pendidikan yang terlalu berorientasi pasar perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, pendidikan memang harus mampu menjawab kebutuhan dunia kerja, namun tidak boleh kehilangan fungsi membentuk karakter dan daya kritis peserta didik.
“Kalau pendidikan hanya mengejar kebutuhan industri, maka kampus kehilangan rohnya sebagai ruang pengembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan,” ujarnya.
Ia juga menilai perlindungan terhadap mahasiswa dari kekerasan seksual harus menjadi prioritas seluruh institusi pendidikan.
“Perguruan tinggi harus punya sistem yang jelas, transparan, dan berpihak pada korban. Jangan sampai kampus menjadi ruang yang menakutkan bagi mahasiswa,” katanya.
Institut KAPAL Perempuan dalam momentum Hardiknas 2026 mendesak pemerintah menghentikan komersialisasi pendidikan, memastikan anggaran pendidikan benar-benar menyasar kelompok rentan, memperkuat sistem pendidikan bebas kekerasan, serta menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan gender. (*)
