MAKASSAR, FILALIN.COM, – Pedagang Kaki Lima (PK5) yang berjualan di sekitar Pasar Kalimbu, Jalan Veteran Utara, Kota Makassar, menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap rencana relokasi ke Terminal Malengkeri, Jumat (22/5/2026) dini hari.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 01.15 WITA itu diwarnai longmarch puluhan pedagang sambil membawa spanduk bertuliskan “Kami Aliansi PK5 Menolak Relokasi”. Mereka juga meneriakkan sejumlah tuntutan, seperti “jangan tindas rakyat kecil” dan “kami hanya cari rezeki halal untuk keluarga”.
Dalam orasinya, massa meminta pemerintah hadir untuk berdialog secara langsung. Salah seorang pedagang bahkan mempertanyakan keberadaan pihak kelurahan dan kecamatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mana Pak LPM, Lurah, dan Camat,” teriak salah satu orator menggunakan pengeras suara.
Di tengah aksi tersebut, Lurah Gaddong Rahmawaty Mattayang bersama RT/RW, Linmas, dan Bhabinkamtibmas turun langsung melakukan imbauan kepada para pedagang agar tidak kembali berjualan di lokasi yang akan ditertibkan. Sempat terjadi perdebatan antara petugas dan pedagang, namun situasi tetap terkendali.
Sementara itu, personel dari Polsek Bontoala dan Koramil terlihat mengatur arus lalu lintas di sekitar perempatan Jalan Gunung Bawakaraeng dan Veteran Utara yang sempat mengalami kemacetan akibat kerumunan massa.
Bhabinkamtibmas Kelurahan Wajo Baru, Aiptu Wiwin Nur, mengatakan pihak kepolisian akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan semua pihak.
“Kami menghimbau kepada PK5 silakan menyampaikan aspirasi dan berorasi, tetapi jangan sampai melampaui batas seperti membakar atau melakukan pengrusakan. Jika ada tindakan anarkis tentu akan kami tindak,” tegasnya.
Lurah Gaddong, Rahmawaty Mattayang, menjelaskan bahwa sosialisasi relokasi sebenarnya telah dilakukan jauh hari sebelumnya secara persuasif. Bahkan, pemerintah telah memberikan surat peringatan hingga tiga kali kepada para pedagang.
“Himbauan ini sudah kami sampaikan jauh hari sebelumnya. Kami ingin penertiban dan penataan ini berjalan baik dan lancar,” ujarnya.
Menurutnya, relokasi ke Terminal Malengkeri telah sesuai prosedur dan merupakan arahan langsung Pemerintah Kota Makassar melalui surat keputusan yang ditandatangani Sekretaris Daerah.
“Pemerintah sudah melakukan pembenahan di Terminal Malengkeri agar layak ditempati berjualan. Ini bagian dari penataan kota agar Makassar lebih bersih, nyaman, tidak semrawut, dan tidak macet,” tambahnya.
Namun, pihak Aliansi PK5 menilai relokasi tersebut justru berpotensi merugikan para pedagang karena lokasi baru dinilai sepi pembeli.
“Kami selalu mendukung program pemerintah, tetapi kali ini kami menolak keras direlokasi karena hanya akan merugikan kami. Siapa yang bertanggung jawab kalau kami terus rugi?” ujar salah satu perwakilan pedagang.
Ia menyebut para pedagang hanya membutuhkan lokasi yang ramai agar dagangan mereka tetap laku.
“Kami hanya butuh pembeli supaya bisa bertahan hidup. Kalau di Terminal Malengkeri sepi, pasti kami rugi,” keluhnya.
Di lokasi lain, operasi gabungan juga dilakukan di Jalan Gunung Bawakaraeng oleh pihak kecamatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan PD Pasar Raya. Petugas melakukan penyisiran terhadap mobil pick up yang membawa barang dagangan menuju Jalan Veteran Utara.
Operasi penertiban berlangsung sekitar tiga jam. Namun, setelah petugas membubarkan diri, para PK5 kembali menggelar dagangan dan berjualan seperti biasa di sepanjang Jalan Veteran Utara.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sejumlah warga menilai penertiban yang dilakukan belum maksimal karena pedagang masih tetap kembali berjualan usai operasi selesai.
Masyarakat pun berharap pemerintah dan para pedagang dapat kembali duduk bersama mencari solusi terbaik agar penataan kawasan dapat berjalan tanpa merugikan pihak manapun. (*)
