BALI,FILALIN.COM, — Penanggung Jawab sekaligus Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Hery Trianto mengingatkan wartawan ekonomi agar tidak hanya berpegang pada fakta sosial, tetapi juga mampu membaca fakta psikologis dalam pemberitaan ekonomi.
Hal itu disampaikan Hery dalam Pelatihan Wartawan Sulawesi Selatan atau Media Engagement 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan di Bali, Kamis (27/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut diikuti 47 media dan sekitar 50 jurnalis dari Sulawesi Selatan. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Bank Indonesia, termasuk Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan Rezki E Wimanda.
Menurut Hery, pemberitaan ekonomi membutuhkan kehati-hatian karena informasi yang disampaikan media dapat memengaruhi persepsi publik dan pada akhirnya berdampak terhadap aktivitas perekonomian.
“Kita banyak berhubungan dengan fakta psikologi, bukan fakta sosial,” kata Hery dalam pemaparannya.
Ia mencontohkan pemberitaan mengenai kecelakaan, pencurian, atau kriminal yang relatif mudah dipahami karena fakta peristiwanya terlihat secara langsung. Berbeda dengan isu ekonomi yang membutuhkan pemahaman terhadap data, kebijakan, serta ekspektasi pelaku pasar.
Hery mengatakan, wartawan harus memahami konteks sebelum menjelaskan sebuah kebijakan ekonomi kepada masyarakat.
Sebab, menurut dia, kesalahan dalam memaknai suatu kebijakan dapat membentuk persepsi publik yang keliru.
“Jangan sampai kemudian keliru memaknai, kemudian menjelaskannya. Karena ujungnya bagaimana kita membangun persepsi publik terkait dengan perekonomian,” ujarnya.
Dampak Kebijakan terhadap Dunia Usaha
Hery juga menyoroti dampak kebijakan pemerintah terhadap kepastian berusaha, termasuk kebijakan terkait pemanfaatan lahan dan penegakan hukum.
Ia mencontohkan langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang melakukan penertiban terhadap lahan yang bermasalah dengan perizinan dan pemanfaatan kawasan hutan.
Menurut Hery, kebijakan penegakan hukum memang diperlukan. Namun, dampaknya terhadap dunia usaha juga perlu menjadi perhatian.
“Teman-teman pernah pikirkan tidak impact-nya terhadap bisnis, terhadap kepastian berusaha?” katanya.
Ia menilai ketidakpastian mengenai keberlanjutan usaha dapat membuat pelaku bisnis memilih menahan ekspansi maupun investasi.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan ekspektasi dunia usaha.
“Kalau mau berinvestasi, mereka akan menahan dulu. Karena kepastian hukum itu juga kemudian berimpak terhadap ekspektasi dunia usaha,” ujarnya.
Persepsi Pasar Ikut Menentukan
Hery juga mencontohkan kebijakan pemerintah di sektor ekspor yang dapat memengaruhi sentimen pasar dan harga komoditas.
Ia menyebut, ketika muncul kebijakan yang belum sepenuhnya dipahami pelaku usaha, perusahaan dapat mengambil sikap hati-hati. Salah satunya dengan mengurangi pembelian bahan baku dari petani.
Kondisi tersebut kemudian dapat memengaruhi mekanisme permintaan dan penawaran.
“Begitu kebijakan itu belum jelas, kira-kira yang dibatasi itu apa, pabrikan-pabrikan menahan diri untuk membeli tandan buah segar dari petani,” ujarnya.
Menurut Hery, fenomena tersebut menjadi contoh bagaimana sebuah kebijakan dapat menghasilkan dampak ekonomi melalui perubahan ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha.
Ia menegaskan, setiap kebijakan ekonomi, baik yang dikeluarkan pemerintah maupun Bank Indonesia, memiliki konsekuensi terhadap ekspektasi pelaku ekonomi.
Modal Asing dan Kepercayaan Investor
Sementara itu, Chief Economist/Senior Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip dalam pelatihan tersebut membahas kondisi perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Sunarsip mengangkat tema “Membaca Arah Perekonomian Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global”.
Ia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan geopolitik global, arus modal, kebijakan moneter, serta kepercayaan investor.
Dalam paparannya, Sunarsip menyebut arus modal keluar dari Indonesia menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan.
Ia mengatakan, berdasarkan catatan Bisnis Indonesia, selama Januari hingga Agustus terdapat sekitar Rp176 triliun modal asing yang keluar dari Indonesia.
Arus keluar tersebut, menurut dia, dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk ketidakpastian geopolitik serta kondisi ekonomi dan kepastian hukum di dalam negeri.
Sunarsip menjelaskan, Bank Indonesia memiliki tantangan untuk menjaga agar arus modal tidak keluar secara berlebihan.
Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah kebijakan suku bunga untuk menjaga daya tarik imbal hasil aset keuangan Indonesia dibandingkan negara lain.
“Uang itu tidak punya paspor. Jadi tergantung bagaimana ekspektasi itu bekerja, kepercayaan itu bekerja,” kata Sunarsip.
Menurutnya, keputusan investor tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat suku bunga. Kepercayaan terhadap kondisi ekonomi dan prospek suatu negara juga menjadi faktor penting.
Wartawan Diminta Pahami Rating
Sunarsip juga menjelaskan mengenai penilaian lembaga pemeringkat internasional terhadap Indonesia.
Ia mengatakan, rating pada dasarnya menilai kemampuan suatu negara atau perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.
Ia menekankan bahwa rating surat utang berbeda dengan penilaian terhadap saham.
Menurut Sunarsip, lembaga pemeringkat seperti Standard & Poor’s, Moody’s, dan Fitch menilai kemampuan penerbit surat utang dalam membayar bunga dan pokok utang.
Sementara itu, outlook menggambarkan bagaimana perkembangan kondisi terkini dapat memengaruhi kapasitas pembayaran tersebut pada masa mendatang.
Sunarsip mencontohkan, ketika suatu negara masih memperoleh peringkat investment grade tetapi memiliki outlook negatif, hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pembayaran utangnya masih dinilai baik, namun terdapat risiko yang dapat menekan kondisi tersebut ke depan.
Ia meminta wartawan memahami istilah dan konteks ekonomi tersebut sebelum menyajikannya kepada masyarakat.
Tantangan Media Ekonomi
Dalam sesi tersebut, Hery juga menyoroti tantangan media di tengah derasnya arus informasi.
Menurut dia, wartawan saat ini tidak cukup hanya mencari dan menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu memilah disinformasi, memahami data ekonomi, serta membaca sentimen pasar.
“Tantangan kita sekarang adalah bagaimana memilah disinformasi, memahami isu ekonomi dan memahami sentimen pasar,” ujarnya.
Ia menilai pemahaman terhadap ekonomi makro menjadi penting bagi wartawan agar pemberitaan tidak berhenti pada angka atau pernyataan pejabat, tetapi mampu menjelaskan dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha.
Hery juga mengapresiasi peran Bank Indonesia yang secara rutin menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas wartawan di daerah.
Menurutnya, kegiatan seperti media engagement dapat menjadi ruang bagi jurnalis untuk memperdalam pemahaman mengenai kebijakan moneter, perekonomian, serta berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
Pelatihan wartawan Sulsel di Bali tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman jurnalis terhadap isu ekonomi dan kebijakan, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik dapat lebih akurat, berimbang, dan berbasis data. (*)
