JAKARTA, FILALIN.COM — Presiden RI Prabowo Subianto berencana meningkatkan penyaluran pembiayaan hingga Rp400 triliun pada tahun mendatang. Pembiayaan tersebut ditujukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya petani, nelayan, warga perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata, bukan sekadar slogan.
“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, peningkatan kesejahteraan juga harus tercermin dari kemampuan setiap keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memiliki daya beli yang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengapresiasi kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Ia menyebut program pembiayaan yang telah berjalan mampu menjangkau jutaan penerima manfaat. Pemerintah pun berkomitmen memperluas jangkauan pembiayaan agar semakin banyak masyarakat mendapatkan akses terhadap sumber modal.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa salah satu program unggulan TPAKD, yakni Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur.
Sementara itu, program pembiayaan sektor prioritas telah menyalurkan Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pembiayaan produktif dan mengurangi hambatan masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan formal.
Pemerintah berharap perluasan akses pembiayaan dapat mendorong produktivitas usaha, memperkuat ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. (*)
