MAKASSAR,FILALIN.COM, Tantangan menjaga harga pangan tetap stabil di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) tidak hanya terletak pada kemampuan meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan hasil pertanian dan perikanan dapat menjangkau masyarakat dengan harga terjangkau.
Kondisi geografis kepulauan, perubahan iklim, serta panjangnya rantai distribusi menjadi tantangan yang mendorong Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah memperkuat kolaborasi pengendalian inflasi pangan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Makassar, Jumat (23/10/2026).
Dalam forum tersebut, BI memperkenalkan strategi **Tallukarsa Pangan Sulampua**, sebuah pendekatan yang mengintegrasikan penguatan produksi, konektivitas distribusi, dan tata kelola ekosistem pangan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mengurangi kesenjangan harga antarwilayah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono mengatakan, penguatan ketahanan pangan Sulampua perlu dilakukan melalui langkah yang saling terhubung, mulai dari peningkatan kapasitas petani dan nelayan hingga pembenahan distribusi serta kelembagaan pangan.
Tallukarsa Pangan Sulampua memiliki tiga pilar utama, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
Karsa Daya diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui dukungan sarana-prasarana produktif serta pembiayaan perbankan bagi kelompok tani dan nelayan.
Sementara itu, Karsa Sambung berfokus pada penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk komoditas pangan strategis dan konektivitas distribusi. Salah satu langkah konkretnya ditandai dengan pelepasan armada *Mini Distribution Centre* (MDC) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Makassar.
Adapun Karsa Tata menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan melalui pencocokan bisnis (*business matching*) kelompok tani dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyerap hasil produksi (*offtaker*).
Pilar ini juga mencakup Sekolah Lapang Iklim bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta pengembangan Neraca Pangan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Menurut Thomas, pengalaman sejumlah daerah dalam mengembangkan sektor pangan dapat menjadi modal untuk memperluas praktik yang terbukti berhasil. Salah satunya adalah pengembangan peternakan ayam petelur dan pedaging dengan sistem *closed house* atau kandang tertutup.
Model tersebut mendorong modernisasi usaha peternakan melalui kolaborasi pemerintah daerah, kelompok peternak, dan perusahaan mitra. Selain meningkatkan kepastian produksi, pola kemitraan juga diarahkan untuk memperkuat kepastian pemasaran.
“*Success story* tersebut menjadi fondasi penting bagi Sulampua untuk memperluas sinergi, mereplikasi praktik yang sudah sukses di daerah lain, dan memastikan pengendalian inflasi memberikan dampak yang lebih nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Thomas.
### Lima Komitmen Perkuat Ketahanan Pangan
GPIPS Sulampua 2026 juga menjadi momentum untuk menyatukan langkah pemerintah dalam mengatasi persoalan pangan dari hulu hingga hilir.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menegaskan, pemerintah daerah bersama BI dan TPID se-Sulampua akan terus memperkuat sinergi melalui perluasan kerja sama antardaerah, penguatan neraca pangan, serta dukungan sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyoroti pentingnya investasi yang mampu menjangkau pelaku usaha pangan secara langsung, termasuk petani, nelayan, dan usaha pangan di kawasan Sulampua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut menegaskan komitmen pemerintah memperkuat swasembada pangan melalui perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen tanpa tambahan APBN, serta penambahan alokasi pupuk bersubsidi.
Rangkaian kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sulampua yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan.
Rapat menghasilkan lima komitmen bersama yang dikemas dalam **Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua**.
Lima komitmen tersebut meliputi penguatan produksi pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan modernisasi pertanian serta perikanan; pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang umur simpan produk pangan; perluasan akses pembiayaan bagi petani dan nelayan; peningkatan kualitas data stok serta operasi pasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) berbasis sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) dan neraca pangan; serta penguatan konektivitas antarpulau.
Melalui rangkaian strategi tersebut, BI dan pemerintah berharap ketahanan pangan Sulampua tidak hanya bertumpu pada peningkatan produksi, tetapi juga pada distribusi yang efisien, akses pasar yang lebih luas, dan ketersediaan data yang akurat.
Upaya ini sekaligus diarahkan untuk menjaga inflasi kelompok pangan bergejolak dalam kisaran 3–5 persen, sehingga stabilitas harga dapat mendukung daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.
Keberhasilan program tersebut akan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan komitmen di setiap daerah, terutama dalam memastikan pangan tersedia tepat waktu, menjangkau wilayah kepulauan, dan dapat dibeli masyarakat dengan harga yang wajar. (*)
