JAKARTA,FILALIN.COM, –Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga meski dunia tengah dilanda ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi global. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK yang digelar pada 25 Juni 2025.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa sektor jasa keuangan Indonesia menunjukkan ketangguhan menghadapi dinamika global, terutama di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah dan fluktuasi pasar komoditas.
“Di tengah tensi geopolitik global, khususnya konflik antara Israel dan Iran, serta tekanan terhadap harga minyak dan pasar keuangan, sektor jasa keuangan kita tetap berada dalam kondisi stabil dan resilien,” ujar Mahendra Siregar dalam keterangannya, Selasa (8/7).
Mahendra menambahkan bahwa lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan OECD memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025–2026. Namun, Indonesia dinilai masih mampu menjaga momentum positif berkat kebijakan ekonomi yang solid dan koordinasi fiskal-moneter yang adaptif.
Di sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus signifikan pada Mei 2025, setelah sebelumnya sempat mengalami tekanan. Pertumbuhan ekspor produk pertanian dan manufaktur menjadi penopang utama, menutupi penurunan ekspor dari sektor pertambangan.
“Perbaikan kinerja ekspor selama tiga bulan terakhir menunjukkan bahwa sektor riil kita cukup responsif terhadap permintaan global yang mulai pulih,” tambah Mahendra.
Sementara itu, laju inflasi domestik terus menurun. Inflasi inti pada Juni tercatat sebesar 2,37 persen secara tahunan (yoy), mencerminkan tekanan harga yang terkendali dan daya beli masyarakat yang terjaga.
Kebijakan moneter global pun mulai menunjukkan sinyal pelonggaran. Di Amerika Serikat, The Federal Reserve masih mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 4,25–4,50 persen, sambil menanti kepastian dari dinamika tarif dan inflasi.
Mahendra menegaskan, OJK akan terus memantau ketat perkembangan global dan domestik serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. (*)
