Wali Kota Makassar Launching Digitalisasi Parkir, Jalan Somba Opu dan Jalan WR Supratman Jadi Pilot Project

- Penulis

Rabu, 3 September 2025 - 19:01 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAKASSAR,FILALIN.COM,-  Pemerintah Kota Makassar melalui PD Parkir resmi melaunching Digitalisasi Parkir di Jalan WR Supratman, Senin (1/9/2025). Lauching Digitalisasi pembayaran parkir ditandai dengan penekanan tombol sirine, pemasangan rompi resmi dan kalung Qris card kepada perwakilan Juru Parkir.

 

Digitalisasi ini menjadi momentum penting dalam pembenahan tata kelola perparkiran dan layanan publik di Kota Makassar. Hadir dalam kesempatan tersebut unsur Forkopimda Kota Makassar, perwakilan Bank Indonesia, mitra perbankan, serta sejumlah kepala SKPD.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Sebanyak 27 juru parkir (jukir) akan diterjunkan di 16 titik uji coba, dengan lokasi percontohan awal di dua ruas jalan utama, yakni Jalan Somba Opu dan Jalan WR Supratman.

 

Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa digitalisasi parkir merupakan inovasi yang menjawab persoalan klasik praktik perparkiran konvensional oleh jukir liar.

 

“Selama ini sistem perparkiran kita masih konvensional, manual, cash on hand. Akibatnya, kontrol sulit dilakukan. Dengan digitalisasi, semua tercatat secara otomatis sehingga transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Munafri.

 

Dengan sistem baru, lanjut Munafri, keberadaan jukir lebih teratur dan terkontrol, serta hasil parkir yang mereka peroleh lebih pasti. Karena akan otomatis terdistribusi secara proporsional ke pemerintah dan Jukir.

 

Ia juga menyoroti praktik juru parkir yang kerap memicu kecurigaan warga. Dengan sistem baru ini, posisi jukir akan lebih teratur dan terkontrol, yang diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pengguna parkir.

 

“Sering kita alami, baru berhenti dua menit sudah atau cuma singgah di ATM sudah ditarik biaya parkir. Kadang jukir muncul seperti hantu, tidak ada saat kita masuk, baru ada saat kita keluar,” pungkasnya.

 

Lebih jauh, Munafri menekankan, digitalisasi parkir tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memberi kontribusi signifikan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, kebocoran pendapatan yang selama ini terjadi bisa diminimalisir.

 

“Kita ingin tahu betul berapa hasil dari PD Parkir untuk sumbangannya terhadap keuangan daerah. Digitalisasi ini akan menjadi standar kita untuk menghitung peningkatan pendapatan setiap tahun,” tegasnya.

 

Ia berharap, digitalisasi parkir bisa terus diperluas agar pelayanan publik semakin maksimal, sederhana, dan transparan.

 

“Kalau sistem ini berhasil, tentu akan terus kita kembangkan,” ujarnya

 

Pada kesempatan yang sama, Munafri juga menyampaikan jajaran PD Parkir untuk mulai menjajaki pembangunan building parking atau gedung parkir. Hal ini, katanya, menjadi kebutuhan mendesak karena ketersediaan lahan parkir di Makassar semakin terbatas.

 

“Makassar sudah sangat butuh building parking karena lahan kita terbatas. Saya minta PD Parkir mencari partner atau rekanan untuk mewujudkan ini. Kalau ada building parking, kendaraan tidak lagi menumpuk di bahu jalan dan pekerjaan Dinas Perhubungan bisa lebih ringan,” jelasnya.

 

Menurut Munafri, keberadaan gedung parkir akan mendukung visi besar Pemkot Makassar dalam menciptakan tata kota yang lebih tertib dan nyaman.

 

Sementara itu, Plt Direktur Utama PD Parkir Makassar, Adi Rashid Ali, menyampaikan bahwa program ini menjadi tonggak penting dalam transparansi keuangan daerah. Pilot project Digitalisasi Parkir akan dimulai di Jalan Somba Opu dan Jalan WR Supratman.

 

“Tidak bisa langsung serentak, tapi insyaallah di 2026, 50 persen titik parkir di Makassar sudah berbasis digital. Untuk itu kami butuh dukungan penuh dari Pemkot, TNI-Polri, dan masyarakat,” ungkapnya.

 

Untuk memperkuat pengawasan, ARA mengungkapkan bahwa ia telah membentuk Satgas PD Parkir dengan melibatkan unsur TNI dan Polri. Satgas tersebut bertugas memastikan implementasi digitalisasi berjalan sesuai aturan dan mengawal transparansi di lapangan.(*)

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel filalin.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Semarak HUT ke-58, BPJS Kesehatan Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat 
CATATAN SYAMRIL : MENDENGARKAN
Polemik di Gowa: Antara Hak Angket dan Koridor Hukum
GMTD Perkuat Peran Kader Posyandu,  Dukung Transformasi Layanan Kesehatan Primer di Makassar
Pra Pekan Olahraga NIPAH 2026 Disambut Antusias, E-Sport hingga Anggar Ramaikan Rangkaian Pra Event 
Kinerja Sektor Jasa Keuangan Sulsel Stabil, Kredit Tumbuh 5,46 Persen hingga April 2026
Djaya Jumain: Rapat Hak Angket DPRD Gowa yang Membahas Dugaan Asusila Seharusnya Tidak Disiarkan Langsung dan Dilaksanakan Secara Tertutup
Bangun Kemandirian Desa melalui Edukasi Keamanan Pangan, BBPOM di Makassar Perkuat Peran Komunitas Masyarakat Desa Padanglampe
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 28 Juni 2026 - 12:45 WITA

Semarak HUT ke-58, BPJS Kesehatan Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat 

Minggu, 28 Juni 2026 - 12:03 WITA

CATATAN SYAMRIL : MENDENGARKAN

Minggu, 28 Juni 2026 - 11:59 WITA

Polemik di Gowa: Antara Hak Angket dan Koridor Hukum

Sabtu, 27 Juni 2026 - 19:50 WITA

GMTD Perkuat Peran Kader Posyandu,  Dukung Transformasi Layanan Kesehatan Primer di Makassar

Sabtu, 27 Juni 2026 - 17:34 WITA

Pra Pekan Olahraga NIPAH 2026 Disambut Antusias, E-Sport hingga Anggar Ramaikan Rangkaian Pra Event 

Berita Terbaru

Berita

CATATAN SYAMRIL : MENDENGARKAN

Minggu, 28 Jun 2026 - 12:03 WITA

Berita

Polemik di Gowa: Antara Hak Angket dan Koridor Hukum

Minggu, 28 Jun 2026 - 11:59 WITA