Kepulauan Selayar,filalin.com,. – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar terus memperkuat upaya perlindungan kesehatan masyarakat melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholder, salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Advokasi Pengendalian Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance / AMR) dan Pencegahan Peredaran Obat Setelan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2026 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan dihadiri langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Andi Abdurrahman dan Kepala Dinas Kesehatan Frenky Wijaya, serta 50 peserta yang berasal Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, serta Apoteker di fasiltas Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas. Bimtek ini sebagai langkah strategis membangun kesadaran dan komitmen bersama dalam penggunaan antibiotik secara bijak dan pencegahan peredaran obat setelan.
Dalam sambutannya, Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan, menjelaskan bahwa Resistensi Antimikroba merupakan suatu kejadian di mana bakteri tidak lagi merespon terhadap antibiotik yang digunakan, akibatnya infeksi semakin sulit diobati, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, peningkatan biaya pengobatan, dan bahkan kematian. “Resistensi Antimikroba merupakan satu dari sepuluh ancaman terbesar bagi kesehatan global, pada tahun 2050 diproyeksikan akan mengakibatkan kematian hingga 10 juta apabila tidak dikendalikan secara serius” jelas Yosef
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Resistensi Antimikroba merupakan “silent pandemic” yang mengancam jiwa, membunuh dalam keheningan. “Faktor pemicu kejadian Resistensi Antimikroba, antara lain penggunaan antibiotika yang tidak rasional dan tidak sesuai ketentuan baik pada manusia dan hewan, penyerahan antibiotik tanpa resep dokter di sarana apotek serta sampah sisa antibiotik yang dibuang sembarangan” ungkap Yosef
Resistensi Antimikroba tidak hanya berdampak kepada manusia namun juga berdampak kepada hewan, perikanan, pertanian, dan lingkungan, yang bersumber dari manusia, sehingga upaya pengendalian AMR harus melibatkan multisektor (one health approach), yang melibatkan sektor manusia, hewan dan lingkungan.
Berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2025, Apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter di Sulawesi Selatan sebesar 90,91 %, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Nasional yang pada angka 63,75%. Meskipun pada TW I 2026 menunjukan penurunan yang signifikan menjadi 61,53 %. “Penurunan ini bisa jadi disebabkan telah diterbitkan Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Penggunaan Antibiotik Dengan Bijak Untuk Pencegahan Resistensi Antimikroba pada TW IV 2025, baik di tingkat Provinsi dan Kab / Kota. Semoga trend penurunan dapat terus terjadi kedepannya” ujar Yosef
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat segera menerbitkan Surat Edaran Kepala Daerah sebagaimana wilayah lain sebagai komitmen nyata pengendalian Resistensi Antimikroba dan penguatan kebijakan penggunaan antibiotik yang rasional” lanjutnya
Selain permasalahan Resistensi Antimikroba, Yosef juga menyoroti maraknya peredaran obat setelan, yaitu merupakan campuran berbagai jenis obat yang dikemas ulang tanpa informasi yang jelas mengenai komposisi, dosis, aturan pakai maupun tanggal kedaluwarsa. “Peredaran obat setelan bisanya ditemukan di sarana tak berizin seperti toko, kios, pasar tradisonal atau pedagang obat keliling, ini merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Obat setelan biasanya berisi analgetik, kortikosteroid antibiotik, antihistamin, maupun obat keras lainnya yang berpotensi menyebabkan resistensi antibiotik, kerusakan hati dan ginjal, osteoporosis, moon face, hingga kematian” tegas Yosef.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Andi Abdurrahman, menyampaikan apresiasi kepada BBPOM di Makassar atas pelaksanaan kegiatan Bimtek dan berkomitmen mendukung setiap program kegiatan BBPOM di Makassar, utamanya yang bertujuan untuk perlindungan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, termasuk dalam upaya pengendalian Resistensi Antimikroba serta pencegahan peredaran dan penggunaan obat setelan.
“Saya minta agar seluruh fasilitas pelayanan kefarmasian, utamanya apotek untuk tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter, serta tidak menjual obat setelan guna mencegah peningkatan resiko Resistensi Antimikroba serta melindungi masyarakat dari resiko kesehatan” tegas Andi Abdurrahman
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga berkomitmen melakukan percepatan penerbitan Surat Edaran Bupati Tentang Penggunaan Antibiotik Dengan Bijak Untuk Pencegahan Resistensi Antimikroba
“Perlu koordinasi dan komitmen bersama yang kuat dan berkelanjutan untuk dapat meminimalikan Resistensi Antimikroba dan peredaran obat setelan, misalnya melalui kolaborasi program, sharing anggaran, pengawasan bersama, termasuk edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasinya sehingga resistensi antimikroba dapat dikendalikan dan obat setelan tidak digunakan” lanjutnya
“Kepada seluruh peserta, saya berpesan agar dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, serta mengimplementasikan bimbingan teknis hari ini di tempat kerja masing-masing guna melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar’ ujar Sekda Kabupaten Kepulauan Selayar
“Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, dan masyarakat, diharapkan penyebaran Resistensi Antimikroba dapat ditekan dan peredaran obat setelan dapat dicegah demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat menuju Indonesia Emas 2045” pungkas Andi Abdurrahman menutup sambutannya. (*)
