BALI,FILALIN.COM, — Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan Rezki E. Wiminda mendorong Indonesia untuk tidak hanya menjadi pasar, tetapi mampu mengambil posisi sebagai salah satu pusat industri halal dunia.
Hal itu disampaikan Rezki dalam pemaparannya pada pelatihan wartawan yang digelar di Pullman Hotel, Makassar, Kamis (27/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Rezki, potensi industri halal global sangat besar seiring dengan pertumbuhan populasi muslim dunia dan meningkatnya konsumsi masyarakat muslim.
Ia menyebut populasi muslim dunia saat ini telah mencapai sekitar 2 miliar jiwa. Sementara kelompok Gen Z diproyeksikan mencapai 540 juta jiwa pada 2030.
“Jadi kalau kita lihat pengeluaran muslim pada tahun 2023 itu mencapai 3,36 juta,” ujar Rezki dalam pemaparannya.
Rezki menjelaskan, sejumlah negara telah menetapkan sektor halal sebagai bagian penting dari strategi ekonominya.
China, misalnya, disebut menjadi salah satu negara dengan ekspor pakaian muslim yang tinggi ke kawasan Timur Tengah. Uni Emirat Arab (UEA) berkembang sebagai pusat ekonomi syariah, sementara Arab Saudi menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan keislaman dunia.
Brasil juga memiliki posisi penting sebagai pemasok daging unggas halal ke pasar Timur Tengah. Sementara Korea Selatan dan Jepang mulai mengembangkan sektor pariwisata halal.
Thailand bahkan dikenal sebagai salah satu pemasok makanan halal dunia, sedangkan Malaysia telah lama mengembangkan industri halal dan keuangan syariah.
“Indonesia memang menjadi pusat industri halal. Tapi kenyataannya adalah masih jadi konsumen, pasar, kita yang membeli,” kata Rezki.
Karena itu, dia menilai Indonesia harus mampu memanfaatkan besarnya jumlah penduduk muslim untuk membangun ekosistem industri halal yang lebih kuat.
“Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita jangan kalah dengan negara-negara yang muslim, sementara penduduk Indonesia paling banyak,” ujarnya.
Dorong Kemandirian Ekonomi Pesantren
Dalam kesempatan tersebut, Rezki juga memaparkan upaya BI Sulsel dalam mendorong kemandirian ekonomi pesantren.
Menurut dia, pesantren tidak seharusnya hanya bergantung pada bantuan atau pengajuan proposal, tetapi perlu memiliki unit usaha yang mampu menopang kegiatan pesantren secara mandiri.
“Intinya, pesantren-pesantren itu harus mandiri, harus punya usaha. Jangan datang membawa proposal. Tapi dia harus mandiri, mempunyai unit usaha,” kata Rezki.
Sejumlah usaha yang dapat dikembangkan pesantren antara lain produksi air minum, laundry hingga pengelolaan usaha ritel.
Pengembangan usaha tersebut juga dibarengi dengan fasilitasi sertifikasi halal. BI Sulsel, kata Rezki, bekerja sama dengan pelaku UMKM, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Alauddin Makassar serta sejumlah perguruan tinggi untuk membantu proses sertifikasi.
Fasilitasi sertifikasi halal tidak hanya menyasar produk, tetapi juga Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU).
Rezki menyebut terdapat sembilan RPH/RPU yang telah mendapat pendampingan di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, antara lain Parepare, Palopo, Gowa, Bone, Sinjai, Bantaeng dan Pangkep.
Selain itu, BI Sulsel juga mendorong pelatihan dan sertifikasi nazir wakaf serta pengembangan kawasan halal.
Perluasan Pembiayaan Syariah
Upaya berikutnya dilakukan melalui optimalisasi pembiayaan syariah. Salah satunya dengan meningkatkan akses pelaku usaha terhadap pembiayaan berbasis syariah.
“Yang kedua adalah optimalisasi pembiayaan syariah, yaitu peningkatan akses pembiayaan,” ujar Rezki.
Program tersebut antara lain dilakukan melalui workshop pembiayaan syariah dan perluasan literasi mengenai zakat, infak, sedekah, serta wakaf.
BI Sulsel juga mendorong edukasi ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai forum dan kegiatan, termasuk forum ekonomi syariah, halal talk, training of trainer, serta pelibatan media dan content creator.
Rezki berharap berbagai program tersebut dapat memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Selatan sekaligus mendorong Indonesia mengambil peran lebih besar dalam industri halal global.
Menurutnya, besarnya populasi muslim Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi, bukan sekadar menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi produk halal dari negara lain. (*)
