MAKASSAR,FILALIN.COM, — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, melaksanakan kegiatan edukasi keuangan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran OJK, pengelolaan keuangan yang bijak, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan secara bertanggung jawab, serta kewaspadaan terhadap aktivitas investasi ilegal.
Kegiatan edukasi keuangan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat terhadap sektor jasa keuangan sekaligus memperkuat pelindungan konsumen. Melalui edukasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, OJK mendorong agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat, aman, dan sesuai kebutuhan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala OJK Sulsel Sulbar, Moch. Muchlasin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemahaman mengenai fungsi dan peran OJK merupakan fondasi penting bagi masyarakat dalam mengenali, memilih, dan memanfaatkan produk serta layanan jasa keuangan.
“OJK memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melaksanakan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan masyarakat memahami peran OJK, mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen, serta semakin cermat dalam memanfaatkan layanan keuangan yang tersedia. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari layanan keuangan sekaligus terhindar dari berbagai risiko yang berpotensi merugikan,” ujar Moch. Muchlasin.
Moch. Muchlasin juga menekankan bahwa peningkatan literasi keuangan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi antara OJK, DPR RI, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan elemen masyarakat menjadi faktor penting untuk memperluas jangkauan edukasi serta mendorong pemanfaatan layanan keuangan yang inklusif dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris, menegaskan pentingnya literasi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat agar mampu mengelola keuangan dengan baik, menentukan prioritas kebutuhan, serta memahami manfaat dan risiko dari setiap keputusan keuangan.
“Literasi keuangan sangat penting karena masyarakat berhadapan dengan berbagai pilihan produk dan layanan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat perlu memahami cara mengelola pendapatan, membangun kebiasaan menabung, menggunakan pembiayaan secara bijak, dan mengenali risiko sebelum mengambil keputusan keuangan. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat akan lebih mandiri, tidak mudah terpengaruh oleh tawaran yang tidak masuk akal, dan mampu melindungi diri serta keluarganya dari kerugian finansial,” ujar Andi Yuliani Paris.
Ia juga menekankan bahwa edukasi keuangan perlu menjangkau masyarakat hingga tingkat daerah agar manfaat pembangunan sektor jasa keuangan dapat dirasakan secara lebih merata. Peningkatan literasi keuangan diharapkan dapat mendukung kesejahteraan keluarga, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, dan mendorong partisipasi yang lebih berkualitas dalam sistem keuangan formal.
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh materi edukasi mengenai pengenalan tugas dan fungsi OJK, pemahaman produk dan layanan jasa keuangan, pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga, serta prinsip kehati-hatian dalam menggunakan layanan keuangan. Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya memeriksa legalitas pihak yang menawarkan produk atau layanan keuangan melalui kanal resmi, memahami manfaat, biaya, dan risiko produk sebelum menggunakan layanan, serta menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi perbankan.
Selain itu, edukasi mengenai waspada investasi ilegal menjadi salah satu materi penting yang disampaikan kepada peserta. Masyarakat diingatkan agar tidak mudah tergiur oleh tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat atau keuntungan pasti tanpa risiko yang jelas. Peserta juga didorong untuk memeriksa legalitas pihak yang menawarkan investasi, memahami mekanisme dan risiko penempatan dana, serta tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya karena ajakan pihak lain atau tekanan untuk segera menyetorkan uang.
Masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa legalitas dan kewajaran penawaran merupakan hal penting yang harus diperiksa sebelum menempatkan dana. Apabila menemukan tawaran investasi yang mencurigakan atau dugaan aktivitas keuangan ilegal, masyarakat dapat mencari informasi melalui kanal resmi OJK dan memanfaatkan layanan Kontak OJK 157 untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan edukasi keuangan di Kabupaten Sinjai ini, OJK Sulsel Sulbar bersama Anggota Komisi XI DPR RI terus mendorong penguatan literasi keuangan sebagai fondasi bagi masyarakat yang semakin cerdas, mandiri, dan terlindungi dalam mengambil keputusan keuangan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan sekaligus memperluas pemanfaatan layanan keuangan formal yang aman, produktif, dan sesuai kebutuhan. (*)
