Filalin, Jakarta – Kabar soal reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju semakin mencuat pada hari Rabu Pon.
Terakhir, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo diterpa isu perombakan kabinet. Lantaran dirinya tak diundang pada rapat pembahasan pangan di Istana Kepresidenan, Selasa (31/1/2023) kemarin.
Para pejabat yang hadir pada rapat tersebut di antaranya Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Dirut Bulog, Budi Waseso, dan Kepala Badan Pangan, Arief Prasetyo.
Baca Juga: Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh 23 Maret
“Ya yang diundang saya cuma bertiga urusan beras ya, ini kan soal panyaluran, soal operasi pasar,” ungkap Budi Waseso usai rapat.
Pensiunan polisi itu juga menjelaskan kehadirannya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam aktivitas operasi pasar. Sementara, Zulkifli Hasan sebagai penjaga kestabilan harga beras. Sedangkan Arief Prasetyo sebagai analis kebijakan pangan.
Saat ditanya alasan mengapa Mentan Syahrul tidak diundang, Budi mengatakan tidak tahu. Pria yang kerap disapa Buwas itu enggan berkomentar ketika ketidak hadiran Syahrul berkaitan dengan dengan isu reshuffle.
“Saya enggak tahu, saya enggak tahu. Enggak, enggak, enggak ada hubungannya dengan itu (reshuffle kabinet),” tutur Budi.
Mentan Syahrul kerap dijadikan sasaran kritik oleh para elite PDIP sebagai partai pemilik suara terbanyak di koalisi pemerintahan.
Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menuduh Syahrul salah memberikan data ekspor beras ke Jokowi.
“Ini politik dalam sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik. Lalu ada yang manfaatkan untuk impor,” kata Hasto di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).
Baca Juga: Jokowi Target Kereta Api Sulawesi Bisa Sambungkan Makassar-Manado
Hasto mengklaim karena tindakan Syahrul, Jokowi salah menyampaikan materi di pidatonya. Padahal, Jokowi terlanjur mengatakan bahwa Indonesia mengalami swasembada beras.
“Menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton,” kata Hasto
Syahrul pun merespons tudingan Hasto. Ia menyatakan data produksi beras telah sesuai. Ia mengaku telah mencocokkan data dari BPS dengan data dari Sistem Informasi Standing Crop (SISCrop) milik Kementan. Serta laporan Gubernur dan Kepala Divisi dari 17 provinsi di Indonesia.
