Filalin, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapus dari struktur pemerintahan. Ia menganggap jabatan gubernur di Indonesia tidak terlalu fungsional dalam tatanan pemerintahan.
Ia bahkan mengusulkan pemilihan langsung hanya untuk pemilihan presiden, bupati, dan wali kota. Menurut Cak Imin, pemilihan gubernur hanya melelahkan serta jabatan yang tidak signifikan.
Baca Juga: Gabung PKB, Deng Ical Siap Nyaleg DPR RI di Pemilu 2024
“Fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama, jadi Pilkada tidak ada (pemilihan) gubernur, jadi hanya (pemilihan kepala daerah) kabupaten/kota. Tahap kedua, ya ditiadakan institusi atau jabatan gubernur, jadi tidak ada lagi,” ungkap Cak Imin dalam Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Jakarta Pusat Senin (30/1/2023).
“PKB sih mengusulkan pemilihan langsung hanya pilpres dan pilbup, pilkota. Pilgub tidak lagi karena melelahkan, kalau perlu nanti gubernur pun enggak ada suatu hari karena enggak terlalu fungsional di dalam jejaring pemerintahan, banyak sekali evaluasi,” lanjutnya.
Cak Imin menyatakan pihaknya saat ini masih mendiskusikan hal tersebut dengan para ahli. Ia menegaskan PKB akan memperjuangkan gagasan penghapusan jabatan gubernur di Indonesia.
Menurut Cak Imin, politik Indonesia sejak era reformasi semakin pragmatis dan terus berkompetisi tiada henti.
Baca Juga: Partai Demokrat Dukung Anies Baswedan Bakal Capres 2024
“Salah satu kelemahan era reformasi yang paling mendesak diatasi adalah politik yang pragmatis, kompetisi yang tidak ada henti. Kelihatannya damai tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan,” tutur Cak Imin
Kondisi tersebut, jelas Cak Imin, membuat pemilu semakin membutuhkan uang. Menurutnya uang yang menentukan kemenangan dalam pemilu.
“Dimana pemilu yang pragmatis bahwa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu yang itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu, masa depan suram,” jelasnya.
