DPP LBH Suara Panrita Keadilan Desak Pemda Barru dan Kapolres Barru Tutup Aktifitas Tambang Liar di Barru, Sulawesi Selatan

- Penulis

Sabtu, 8 Februari 2025 - 12:49 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BARRU,FILALIN.COM, — Tambang galian C yang diduga ilegal di Kabupaten Barru ,Sulawesi Selatan terus menuai sorotan baik dari Media Online dan berbagai lembaga salah satunya datang dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan.

 

Ketua Umum DPP LBH Suara Panrita Keadilan ,Djaya Jumain mendesak Bupati Barru dan Kepala Kepolisian Resort Barru untuk menghentikan atau menutup tambang galian C yang diduga ilegal yang terletak di Kecamatan Malusetasi,Kabupaten Barru, Sulsel.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Djaya Jumain menegaskan pihaknya bersedia mendampingi masyarakat yang telah menjadi korban akibat kerusakan lingkungan termasuk rusaknya kuburan masyarakat sekitar tambang dengan menugaskan pengurus Dewan Pimpinan Cabang LBH Suara Panrita Keadilan , Kabupaten Barru untuk membentuk tim khusus untuk bertemu masyarakat sekitar sebagai korban.

 

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat tambang tersebut harus di pertanggung jawabkan oleh oknum pengelolah tambang dan untuk menghentikan kerusakan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua pihak termasuk masyarakat,ungkap Djaya Jumain.

 

Djaya Jumain berharap persoalan tambang yang diduga ilegal tersebut menjadi prioritas untuk di hentikan diakhir masa jabatan Bupati Barru dan tim dari LBH Suara Panrita Keadilan akan melakukan investigasi langsung kelokasi apakah aktifitas tersebut ada indikasi pidananya yang kabarnya oknum penambang merampas tanah masyarakat dan kalau ada oknum aparat penegak hukum terlibat  kami laporkan.

 

Tambang ilegal adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah dan jelas melanggar Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pelaku tambang ilegal juga dapat dikenakan sanksi pidana karena merusak lingkungan hidup, tutup Djaya Jumain (*).

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel filalin.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Strategic Meeting & Haka Auto Convention 2026
HIPERMAWA Gelar Sekolah Rakyat Vol.III
Ketua DPRD Makassar Nilai Mutasi Pejabat Murni Pergeseran, Camat Manggala Siap Perkuat Pelayanan dan Penanganan Sampah
Tingkatkan Pemahaman K3, Pelindo Regional 4 Gelar Fire Briefing Mahasiswa Magang 
TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN PRABOWO DALAM TAKLIMAT DAN RAKORNAS 2026, POLDA SULSEL GELAR AKSI BERSIH LINGKUNGAN
KKLR: Provinsi Luwu Raya dan Luwu Tengah Satu Paket Perjuangan
OJK Tegaskan Komitmen Perkuat Sektor Jasa Keuangan Dukung Program Prioritas Pemerintah di 2026
Mobil Listrik Pertama LEPAS di Dunia, Diperkenalkan pada IIMS 2026
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 Februari 2026 - 11:14 WITA

Strategic Meeting & Haka Auto Convention 2026

Sabtu, 7 Februari 2026 - 10:18 WITA

HIPERMAWA Gelar Sekolah Rakyat Vol.III

Jumat, 6 Februari 2026 - 15:52 WITA

Ketua DPRD Makassar Nilai Mutasi Pejabat Murni Pergeseran, Camat Manggala Siap Perkuat Pelayanan dan Penanganan Sampah

Jumat, 6 Februari 2026 - 14:08 WITA

Tingkatkan Pemahaman K3, Pelindo Regional 4 Gelar Fire Briefing Mahasiswa Magang 

Jumat, 6 Februari 2026 - 10:14 WITA

KKLR: Provinsi Luwu Raya dan Luwu Tengah Satu Paket Perjuangan

Berita Terbaru

Berita

Strategic Meeting & Haka Auto Convention 2026

Sabtu, 7 Feb 2026 - 11:14 WITA

News

HIPERMAWA Gelar Sekolah Rakyat Vol.III

Sabtu, 7 Feb 2026 - 10:18 WITA