SELAYAR,FILALIN.COM, – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna memperkuat sinergi dan integrasi kebijakan akses keuangan di daerah. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar ini dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bank Indonesia, pimpinan OPD, camat dan kepala desa, serta pelaku sektor jasa keuangan.
Bupati Kepulauan Selayar, H. Muhammad Natsir Ali, dalam sambutannya menegaskan peran strategis TPAKD dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya di sektor produktif, menjadi kunci penguatan ekonomi lokal. “Kami berharap OJK terus mempererat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, demi peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang berujung pada kemandirian daerah,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, yang diwakili oleh Amiruddin Muhidu, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, memaparkan perkembangan sektor jasa keuangan di Selayar serta arah strategis TPAKD 2025. Ia menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai fondasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sebagai bentuk konkret komitmen perluasan akses keuangan, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kepulauan Selayar dengan tujuh pemerintah desa dan kecamatan, termasuk Kecamatan Pasilambena, Desa Karumpa, dan Desa Garaupa Raya, terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Rangkaian acara juga mencakup edukasi keuangan bertema “Waspadai Pinjaman Online Ilegal dan Penipuan Berkedok Investasi.” Kegiatan ini dihadiri oleh anggota TPAKD, Tim Penggerak PKK, serta unsur TNI dari Kodim 1415/Selayar.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ny. Hj. Tri Yanti Rahmawati Natsir, mengapresiasi langkah OJK dalam meningkatkan literasi masyarakat. “Edukasi keuangan sangat penting agar masyarakat tidak terjebak pinjol ilegal dan investasi bodong. Kami harap kegiatan seperti ini terus digalakkan,” tegasnya. (*)
