MAKASSAR,FILALIN.COM, — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas dan ketahanan sektor jasa keuangan (SJK) agar mampu berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa kondisi fundamental ekonomi nasional dan kinerja sektor jasa keuangan saat ini dinilai solid dan menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan.
“Kondisi fundamental perekonomian dan juga kinerja sektor jasa keuangan sangat solid menjadi modalitas yang sangat penting untuk kelanjutan kita ke depan. Kami berterima kasih atas seluruh program-program prioritas pemerintah,” ujar Friderica.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun, pimpinan kementerian/lembaga, jajaran Dewan Komisioner OJK, serta pimpinan industri jasa keuangan.
Tiga Kebijakan Prioritas OJK 2026
OJK menetapkan tiga kebijakan prioritas utama pada 2026, yaitu penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan yang kontributif, serta pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan.
Pada aspek penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, OJK akan fokus pada pemenuhan modal minimum lembaga jasa keuangan, pengembangan industri keuangan syariah, penguatan manajemen risiko termasuk risiko siber, serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti Artificial Intelligence melalui pengembangan SupTech.
Selain itu, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan pemangku kepentingan akan melakukan reformasi integritas pasar modal melalui delapan rencana aksi, termasuk peningkatan free float saham menjadi 15 persen, pengungkapan Ultimate Beneficial Owner (UBO), hingga peningkatan tata kelola emiten.
Pada kebijakan kedua, OJK akan memperkuat ekosistem jasa keuangan melalui deregulasi perizinan usaha, peningkatan akses pembiayaan UMKM, serta dukungan terhadap program prioritas pemerintah. Hingga Desember 2025, pembiayaan awal pembangunan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mencapai Rp149 triliun. Sementara pembiayaan ekosistem Program Makan Bergizi Gratis telah mencapai Rp1,02 triliun untuk 952 satuan pelayanan pemenuhan gizi.
OJK juga mendukung program hilirisasi melalui pengembangan ekosistem bulion dengan total transaksi emas mencapai 16.870 kilogram senilai Rp48 triliun.
Sementara pada kebijakan ketiga, OJK mendorong pendalaman pasar keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta mendukung target Net Zero Emission melalui pengembangan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia dan Sistem Registri Unit Karbon.
Outlook Sektor Jasa Keuangan 2026
OJK optimistis tren positif sektor jasa keuangan berlanjut pada 2026. Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh 10–12 persen dengan dukungan pertumbuhan dana pihak ketiga 7–9 persen. Aset asuransi diperkirakan tumbuh 5–7 persen, dana pensiun 10–12 persen, dan aset penjaminan 14–16 persen.
Di pasar modal, target penghimpunan dana ditetapkan sebesar Rp250 triliun. Sementara permintaan skor kredit melalui innovative credit scoring diproyeksikan mencapai 200 juta permintaan. Jumlah konsumen aset keuangan digital dan kripto juga ditargetkan tumbuh 26 persen.
Stabilitas Sektor Keuangan Tetap Terjaga
OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah dinamika global. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,11 persen sepanjang 2025, dengan inflasi berada di level terkendali.
Di sektor perbankan, kredit tumbuh 9,63 persen secara tahunan menjadi Rp8.586 triliun, sementara dana pihak ketiga tumbuh 13,83 persen menjadi Rp10.059 triliun. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,05 persen.
Di sektor asuransi dan dana pensiun, total aset industri mencapai Rp1.201,33 triliun, sementara aset dana pensiun mencapai Rp1.679,46 triliun.
Sementara itu, di sektor teknologi keuangan, jumlah konsumen aset kripto mencapai 20,19 juta pengguna dengan total transaksi sepanjang 2025 sebesar Rp482,23 triliun.
Pemerintah Apresiasi Kebijakan OJK
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi berbagai kebijakan OJK dalam mendukung program prioritas pemerintah, termasuk penguatan literasi keuangan, pengembangan koperasi desa, serta fasilitas pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami percaya dengan reformasi yang dilakukan, masa depan perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh sektor keuangan yang stabil, kredibel, dan sangat berkontribusi kepada pertumbuhan,” kata Airlangga.
Pemerintah optimistis sinergi antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperkuat kepercayaan pasar, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. (*)
