Juru Damai di Barru , LBH Suara Panrita Keadilan akan dirikan Klinik Hukum di Seluruh Desa dan Kelurahan 

- Penulis

Senin, 3 Februari 2025 - 20:27 WITA

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

BARRU,FILALIN.COM, –dewan Pengurus Cabang (DPC) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan , Kabupaten Barru mendukung program Dewan Pengurus Pusat (DPP) LBH Suara Panrita Keadilan yang dinahkodai oleh Advokat PERADMI , Djaya Jumain yakni terbentuknya Klinik Hukum di desa dan Kelurahan se Kabupaten Barru,ungkap Ketua DPC LBH Suara Panrita Keadilan, Kabupaten Barru,Julianus Palodong,SH saat di temui oleh beberapa media online saat rapat konsolidasi pengurus di Alun Alun Kabupaten Barru.

 

Ketua DPC LBH Suara Panrita Keadilan,Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Julianus Palodong, SH , mengatakan bahwa kami pengurus DPC LBH Suara Panrita Keadilan di Kabupaten Barru siap menjadi juru damai setiap ada masalah hukum baik perkara pidana maupun perkara perdata sehingga perlu mewujudkan program DPP LBH Suara Panrita Keadilan untuk membentuk Klinik Hukum dimana tugas utamanya adalah menerima pengaduan dan pendampingan hukum.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Kasus yang marak di Kabupaten Barru diantaranya pencurian dan penganiayaan menjadi pekerjaan rumah DPC LBH Suara Panrita Keadilan untuk melakukan program penyuluhan hukum sehingga tercipta masyarakat sadar hukum sehingga kasus tersebut dipastikan akan mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga perlu kerja sama atau bersinergi dengan beberapa pihak diantaranya pihak kepolisian yang ada di Kabupaten Barru.

 

Julianus Palodong, SH berjanji akan menuntaskan struktur kepengurusan DPC LBH Suara Panrita Keadilan setelah itu langsung kerja marathon dengan seratus hari kerja Klinik Hukum di seluruh desa dan kelurahan terbentuk, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan hukum lebih mudah dan dekat.

 

Sementara itu Ketua Umum DPP LBH Suara Panrita Keadilan, Djaya Jumain menegaskan pihaknya memberikan kebijakan dan mempercayakan DPD ditingkat Provinsi dan DPC di tingkat Kabupaten Kota untuk memprogramkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terkait hukum apakah pelatihan atau pendidikan, silahkan programkan dan jalankan bisa di jalankan secara internal bisa juga bekerjasama dengan pihak lain selama itu bermanfaat bagi masyarakat saya tegaskan kembali, silahkan dijalankan.

 

Djaya Jumain melihat respon yang cukup tinggi dengan kehadiran LBH Suara Panrita Keadilan yang mengembangkan sayapnya ditingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, sehingga ini bertanda bahwa LBH Suara Panrita Keadilan mendapat kepercayaan masyarakat(*).

Follow WhatsApp Channel filalin.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menembus Lumpur dan Sungai, Perjuangan Membawa Terang hingga Pelosok Sulawesi Selatan
Kedatuan Luwu Tindak Lanjuti Sengketa Lahan Mangade To Magi di Luwu Timur
OJK Luncurkan Tiga Pedoman Produk Perbankan Syariah, Perkuat Pembiayaan Sektor Riil
Hari Kedua IIFS 2026 di Makassar, OJK Fokus Perkuat Ekosistem Keuangan Syariah dan Perluas Akses Pembiayaan
Golkar Sulsel Tunda Musda Enrekang, Tunggu Surat Diskresi DPP 
21 Daerah di Sulsel Beralih ke Bank Syariah, OJK Dorong Integrasi Industri Keuangan
DARI GAYA HIDUP AKTIF HINGGA FINANSIAL SEHAT, OJK AJAK MASYARAKAT SULSEL CINTAI KEUANGAN SYARIAH
OJK DORONG INOVASI KEUANGAN SYARIAH BERBASIS KONSUMEN UNTUK PERKUAT DAYA SAING INDUSTRI
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 22:58 WITA

Menembus Lumpur dan Sungai, Perjuangan Membawa Terang hingga Pelosok Sulawesi Selatan

Selasa, 3 November 2026 - 20:23 WITA

Kedatuan Luwu Tindak Lanjuti Sengketa Lahan Mangade To Magi di Luwu Timur

Selasa, 3 November 2026 - 19:54 WITA

OJK Luncurkan Tiga Pedoman Produk Perbankan Syariah, Perkuat Pembiayaan Sektor Riil

Selasa, 3 November 2026 - 14:48 WITA

Hari Kedua IIFS 2026 di Makassar, OJK Fokus Perkuat Ekosistem Keuangan Syariah dan Perluas Akses Pembiayaan

Selasa, 3 November 2026 - 14:31 WITA

Golkar Sulsel Tunda Musda Enrekang, Tunggu Surat Diskresi DPP 

Berita Terbaru