MAKASSAR,FILALIN.COM, — Seorang ibu penjual kue tradisional tampak sibuk menata dagangannya sejak subuh. Namanya Rahmawati (43). Selama bertahun-tahun, ia menjalankan usaha kecil dari rumahnya tanpa papan nama, tanpa izin usaha, bahkan tanpa pernah merasa dirinya bagian dari “angka-angka ekonomi” negara.
“Saya pikir usaha kecil seperti saya tidak pernah dihitung,” katanya sambil tersenyum kecil.
Namun beberapa waktu lalu, petugas pendataan datang mengetuk pintunya. Mereka mencatat jenis usaha, omzet harian, jumlah anggota keluarga hingga tantangan yang dihadapi. Bagi Rahmawati, itu mungkin hanya sesi wawancara singkat. Tetapi bagi negara, data itu menjadi bagian penting dalam membaca wajah ekonomi rakyat sesungguhnya.
Di balik tabel statistik dan grafik pertumbuhan ekonomi, ada jutaan cerita seperti Rahmawati—mereka yang selama ini hidup, bekerja, dan bertahan, tetapi nyaris tak terlihat dalam perencanaan pembangunan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Aryanto, mengatakan data pada dasarnya bukan sekadar angka mati dalam laporan tahunan. Data adalah representasi kehidupan masyarakat.
“Setiap data itu mewakili manusia, mewakili kondisi nyata di lapangan. Ketika data akurat dan inklusif, maka kebijakan yang lahir juga lebih tepat sasaran,” ujarnya saat ditemui belum lama ini.
Menurutnya, pembangunan sering kali gagal menyentuh kelompok rentan karena mereka tidak tercatat dengan baik. Padahal, negara membutuhkan gambaran utuh tentang kondisi masyarakat untuk menyusun program yang benar-benar menjawab kebutuhan.
“Kalau ada kelompok masyarakat yang tidak terdata, maka mereka berisiko tidak mendapatkan akses program pemerintah. Karena itu pendataan menjadi sangat penting,” katanya.
BPS sendiri terus mendorong penguatan kualitas data melalui berbagai survei dan sensus, termasuk menyongsong pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan memotret kondisi usaha di seluruh Indonesia, dari skala besar hingga usaha mikro rumahan.
Mereka yang Selama Ini Tak Terlihat
Pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Dr.Marsuki DEA menilai ekonomi informal di Indonesia masih menjadi sektor yang kerap luput dari perhatian.
“Padahal sektor informal menyerap tenaga kerja sangat besar. Penjual kaki lima, usaha rumahan, pekerja lepas, semua itu menopang ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Ia mengatakan banyak pelaku usaha kecil sebenarnya bertahan tanpa perlindungan memadai. Ketika pandemi melanda beberapa tahun lalu, misalnya, banyak bantuan pemerintah sulit menjangkau mereka karena keterbatasan data.
“Dari situ kita belajar bahwa data yang lengkap bukan hanya kebutuhan administrasi, tetapi menyangkut keadilan sosial,” katanya.
Menurut Marsuki, pembangunan modern tidak cukup hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi juga memastikan siapa saja yang ikut tumbuh bersama pembangunan itu.
“Kalau pertumbuhan hanya dinikmati kelompok tertentu sementara masyarakat kecil tidak terpetakan kebutuhannya, maka ketimpangan akan terus melebar,” tambahnya.
Bagi sebagian masyarakat, kedatangan petugas sensus mungkin terasa biasa. Tetapi bagi pelaku usaha kecil, itu bisa menjadi tanda bahwa negara mulai melihat keberadaan mereka.
Rahmawati mengaku kini lebih memahami pentingnya pendataan. Ia berharap usaha kecil seperti miliknya bisa mendapatkan perhatian lebih besar, mulai dari bantuan modal hingga pelatihan usaha.
“Kami ini mau berkembang, cuma kadang bingung harus mulai dari mana,” katanya.
Cerita serupa datang dari Jamaluddin (52), pengrajin mebel di Kabupaten Gowa. Usahanya sempat nyaris tutup karena sepinya pesanan. Namun setelah mengikuti program pembinaan UMKM pemerintah daerah, ia mulai mendapatkan akses pasar yang lebih luas.
“Saya rasa program seperti itu bisa ada karena pemerintah tahu kondisi kami,” ujarnya.
Di era digital, data kini sering disebut sebagai “minyak baru”. Tetapi bagi pembangunan, data sejatinya lebih dari sekadar komoditas. Ia adalah alat untuk menghadirkan keadilan.
Ketika pemerintah mengetahui wilayah mana yang tertinggal, sektor mana yang lesu, atau kelompok masyarakat mana yang membutuhkan dukungan, maka kebijakan dapat diarahkan lebih tepat.
Aryanto menegaskan, kualitas pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki negara.
“Pembangunan yang baik dimulai dari data yang baik. Karena itu partisipasi masyarakat dalam pendataan sangat menentukan masa depan bersama,” katanya.
Sensus Ekonomi 2026 pun diharapkan bukan hanya menjadi agenda statistik lima tahunan, melainkan momentum untuk memastikan seluruh pelaku ekonomi—sekecil apa pun—diakui keberadaannya.
Sebab pada akhirnya, pembangunan yang adil bukan hanya tentang gedung tinggi, investasi besar, atau angka pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan yang adil adalah ketika setiap warga merasa dihitung, dilihat, dan memiliki tempat dalam masa depan Indonesia. (*)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
